Jumat, 02 April 2004

Bagaimana hukum acara persaingan usaha?.

Bagaimana hukum acara persaingan usaha?.

Pertanyaan

Apakah yang seharusnya dilakukan dalam menangani proses keberatan pelaku usaha terhadap putusan KPPU?. Apakah tetap berpegangan pada hukum acara perdata yang berlaku ataukah dengan PERMA?. Lalu bagaimana agar keputusan KPPU bisa berkekuatan hukum?.

Ulasan Lengkap

Setelah berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2003 tanggal 12 Agustus 2003 ( Pasal 9 PERMA ) otomatis tata cara pemeriksaan keberatan di pengadilan negeri harus berdasarkan PERMA namun jika dicermati secara mendala, PERMA inipun masih menimbulkan banyak interpretasi oleh para hakim pengadilan negeri dalam penerapannya mengingat kurangnya sosialisasi serta pertimbangan majelis hakim trehadap prinsip keseimbangan bagi para pihak dalam beracara di pengadilan. Setelah berlakunya PERMA tersebut tercatat paling sedikit 3 (tiga) perkara keberatan pelaku yang disidangan bagi para pihak dalam beracara di pengadilan Negeri di Jakarta yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Timur dan Utara dan berdasarkan pengamatan dan pengalaman di persidangan ketiga pengadilan tersebut juga menginterpretasikan PERMA secara berbeda sehingga pengadilan negeri tersebut juga menginterpretasikan PERMA secara berbeda sehingga PERMA tersebut masih dibubuhi improvisasi dari hukum biasa (HIR).

 

Dari beberapa contoh penerapan PERMA di Pengadilan Negeri maka pelaksanaan hukum acara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur antara PPD vs KPPN yang sejalan dengan maksud PERMA tersebut apalagi mengingat jangka waktu pemeriksaan keberatan di Pengadilan Negeri hanya 30 hari (UU No. 5/1999 ), penerapannya adalah sebagai berikut :

 

Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PPD vs KPPU)

 

Sidang Pertama Perdamaian dan Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan KPPU menyerahkan berkas perkara pada siding berikutnya Majelis Hakim selanjutnya akan menentukan sikap apakah perlu pemeriksaan tambahan oleh KPPU jika perlu berkas dikembalikan ke KPPU namun apabila tidak perlu maka siding berikutnya adalah putusan akhir.

 

Putusan KPPU bisa berkekuatan Hukum apabila ;

 

-         Tidak diajukan keberatan oleh Pelaku Usaha dalam tenggang waktu 14 hari sejak pemberitahuan putusan diterima oleh pelaku usaha.

-         Putusan KPPU dikuatkan oleh Pengadilan Negeri melalui putusan dalam perkara keberatan dimana pelaku usaha tidak melakukan upaya kasasi terhadap putusan itu.

-         Putusan KPPU dikuatkan oleh Pengadilan Negeri dan juga oleh Mahkamah Agung.

-         Permohonan keberatan yang dilakukan pelaku usaha di cabut oleh pelaku usaha tersebut pada saat belum diputuskan oleh Pengadilan Negeri.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Bung Pokrol
MITRA : Bung Pokrol
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua