Jumat, 27 August 2010

Lisensi Advokat untuk In House Lawyer

Lisensi Advokat untuk In House Lawyer

Pertanyaan

Sebagaimana pernyataan Denny Kailimang di salah satu artikel yang dimuat di website ini, in house lawyer harus memiliki lisensi advokat. Pertanyaan saya, bagaimana cara memperoleh lisensi advokat untuk in house lawyer? Apakah satu individu mandiri - lulusan SH (tanpa partner) dapat membuka kantor hukum? Bagaimana prosedur pendiriannya? Apakah seorang yang membuka kantor hukum mandiri dapat merangkap pekerjaan sebagai in house lawyer (corporate legal) dan berstatus sebagai karyawan di suatu perusahaan? Terima kasih atas jawabannya.

Ulasan Lengkap

 

Keterangan Bapak Denny Kailimang tersebut didasarkan bahwasanya lisensi advokat merupakan perintah undang-undang (mandatory by law) mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”) yang menyatakan bahwa Advokat adalah orang yang memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk in house lawyer yang memberikan jasa hukum kepada perusahaan tertentu yang mempekerjakannya selaku karyawan.

 

Cara memperoleh izin advokat, termasuk untuk in house lawyer, yaitu mengacu kepada ketentuan dalam UU Advokat dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

 

a.               Persyaratan:

-            warga negara Republik Indonesia;

-            bertempat tinggal di Indonesia;

-            tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;

-            berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;

-            berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum

-            mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat

-            lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;

-            magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;

-            tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

-            berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

 

b.               Pengangkatan:

-                Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat

-                Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri Hukum dan HAM

-                Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya

-                Salinan berita acara sumpah oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.

 

Individu yang memperoleh gelar sarjana hukum tanpa partner dapat saja mendirikan Kantor Hukum (Kantor Advokat) selama sudah memiliki lisensi advokat sesuai dengan ketentuan UU Advokat. Bentuk kantor hukum tersebut bersifat tunggal (sole practitioner) dan tidak dibutuhkan suatu perjanjian/akta untuk mendirikannya seperti kantor hukum yang berbentuk persekutuan perdata (matschaap) yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih (Pasal 1618 KUHPerdata).

 

Selanjutnya apakah seorang advokat yang memiliki kantor sendiri dapat merangkap sebagai karyawan perusahaan, hal ini tidak diatur secara tegas dalam UU Advokat. Yang pasti dalam ketentuan Pasal 20 UU Advokat, Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya dan jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.

 

Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

 

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua