Selasa, 28 October 2003

UUK 13/2003 Psl 59

UUK 13/2003 Psl 59

Pertanyaan

1. Dengan melihat ayat 3 : ... diperpanjang ATAU diperbaharui. Bolehkah KKWT memakai sistem diperpanjang DAN diperbaharui sekaligus (misal setelah diperpanjang lalu diperbaharui lalu diperpanjang lagi lalu diperbaharui lagi demikian seterusnya), atau hanya salah satu (misal diperpanjang saja ATAU diperbaharui saja) ? 2. Dengan melihat ayat 6 : ... pembahruan KKWT HANYA BOLEH DILAKUKAN 1 KALI dan paling lama 2 tahun. Contoh kasus : "A" sebagai buruh KKWT 1 tahun, setelah lewat masa 1 tahun ini, kontrak A DIPERPANJANG lagi 1 tahun. Setelah perpanjangan kontrak ini selesai, "A" diberhentikan masa kontraknya (dengan membuat perjanjian bahwa si "A" akan dipekerjakan lagi setelah 1 bulan). Setelah 1 bulan "A" dipekerjakan kembali memakai istilah DIPERBAHARUI dengan sistem kontrak lagi 1 tahun. Setelah lewat 1 tahun, kontrak "A" DIPERPANJANG lagi 1 tahun. Setelah perpanjangan kontrak (yang ke-2) ini selesai, "A" diberhentikan masa kontraknya. Setelah 1 bulan "A" dipekerjakan kembali memakai istilah DIPERBAHARUI (lagi) dengan sistem kontrak lagi 1 tahun. Demikian seterusnya sehingga si "A" tidak pernah menjadi KKWTT (permanen). Pertanyaanya : Bolehkah contoh di atas menurut UUK 13/2003 Psl 59 yang ayat 6-nya mengatakan PEMBAHARUAN HANYA BOLEH 1 KALI ? Terimakasih atas jawaban yang akan diberikan.

Ulasan Lengkap

Pasal 59 ayat (3) UU Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU KETENAGAKERJAAN) menyatakan bahwa Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.  Berdasarkan pada bunyi pasal tersebut, maka sudah jelas bahwa yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah kata atau bukan kata dan. Dengan demikian bagi KKWT yang masa kerjanya telah habis, maka perusahaan dapat memilih untuk memperpanjang atau memperbaharui perjanjian kerja tersebut dengan melihat ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut.  Dalam hal ini, berdasarkan bunyi Pasal 59 ayat (1) tersebut perusahaan tidak dapat menerapkan penggunaan perpanjangan dan pembaharuan secara sekaligus.

 

Dalam suatu contoh kasus dinyatakan bahwa A adalah buruh KKWT selama 1 (satu) tahun, lalu kontrak A diperpanjang selama 1 (satu) tahun.  Setelah perpanjangan kontrak tersebut selesai A diberhentikan.  Kemudian A dipekerjakan kembali dengan memakai istilah diperbaharui dengan sistem kontrak selama 1 (satu) tahun, lalu diperpanjang lagi selama 1 (satu) tahun.  Hal tersebut terjadi berulang-ulang kali sehingga A tidak pernah menjadi KKWTT.  Berkaitan dengan hal tersebut dapatkah perusahaan melakukan pembaharuan lebih dari 1 (satu) kali, sementara Pasal 59 ayat (6) UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pembaharuan hanya terjadi 1 (satu) kali?

 

Pasal 59 ayat (6) UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pembaharuan perjanjian kerja waktu terntentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.  Berdasarkan bunyi pasal tersebut dan berkaitan dengan contoh kasus di atas, maka jelaslah bahwa hal-hal sebagaimana telah diuraikan dalam contoh kasus tersebut di atas, tidaklah dapat diperbolehkan.  Hal tersebut bertentang dengan kententuan pada Pasal 59 sebagaimana dimaksud di atas.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Bung Pokrol
MITRA : Bung Pokrol
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua