Rabu, 28 July 2004

Perjanjian Baku (2)

Perjanjian Baku (2)

Pertanyaan

Bagaimanakah Praktek Perjanjian kredit dalam Perbankan dimana terdapat perjanjian baku dengan klausula eksonerasi di dalamnya, dengan keluarnya UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 18 tentang Perjanjian baku, apakah nasabah dapat benar-benar terlindungi, dan apakah hal tersebut dapat berpengaruh buruk bagi kinerja perbankan?

Ulasan Lengkap

Bahwa, pada prakteknya sebelum berlakunya UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [UUPK], sering terdapat clausula eksonerasi [pengecualian] pada suatu perjanjian kredit bank, dengan cara mencantumkan syarat sepihak dimana klausula ini menyatakan bahwa Bank sewaktu-waktu diperkenankan untuk merubah [menaikan/menurunkan] suku bunga pinjaman [kredit] yang diterima oleh Debitur, tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari debitur terlebih dahulu atau dengan kata lain ada kesepakatan bahwa debitur setuju terhadap segala keputusan sepihak yang diambil oleh Bank untuk merubah suku  bunga Kredit, yang telah diterima oleh Debitur pada masa / jangka waktu perjanjian kredit berlangsung.

 

Dengan berlakunya UUPK, maka untuk ketentuan pencantuman klausula baku [pasal 18 khususnya butir G telah dinyatakan larangan untuk :

g)    menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya ;

 

Atau dengan kata lain UUPK telah melarang Bank untuk menyatakan tunduknya debitur kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Bank dalam masa perjanjian kredit. Sehingga apabila masih ada pencantuman klausula demikian pada perjanjian kredit Bank, maka perjanjian ini adalah Dapat Dimintakan Pembatalan oleh Debitur. Ketentuan ini sepenuhnya bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen [debitur] pengguna jasa perbankan. Hal ini bisa di-ilustrasikan seperti pada fakta, betapa berat-nya suku bunga yang harus ditanggung oleh Debitur, seperti pada periode tahun  1999  yaitu awal krisis moneter terjadi di Indonesia, dimana Bank secara sah telah menaikkan suku bunga pinjaman [sesuai pengamatan penulis] hingga mencapai 27% [dua puluh tujuh persen] per.tahun, dari suku bunga pinjaman sebelumnya yang hanya sebesar 10% s.d. 12%. Per.tahun, yang akibatnya banyak debitur-debitur bank yang tidak sanggup melunasi kewajiban hutang pokok berikut bunga yang telah di-naik-kan sepihak oleh Bank. Selanjutnya kami berpendapat bahwa dengan adanya larangan pencantuman klausula baku  sebagaimana diatur pada pasal 18 UUPK ini sebaliknya akan menciptakan persaingan yang sehat [fair competition] diantara lembaga usaha yang menjalankan kegiatan usaha perbankan satu-sama lain dalam memberikan jasa kepada konsumen [masyarakat].

 
Demikian, semoga bermanfaat.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Bung Pokrol
MITRA : Bung Pokrol
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua