Selasa, 02 August 2011

Apakah Konsultan Hukum Non-Litigasi Juga Harus Punya Izin?

Apakah Konsultan Hukum Non-Litigasi Juga Harus Punya Izin?

Pertanyaan

Saya telah bekerja 1 tahun pada kantor konsultan hukum. Kantor saya bergerak di bidang non-litigasi, sehingga sejak berdirinya kantor hingga saat ini tidak ada konsultan yang memiliki izin advokat karena dirasakan tidak perlu. Yang ingin saya tanyakan: 1. Apakah konsultan hukum non-litigasi seperti kantor saya perlu ada izin? 2. Konsekuensi apa bila ternyata suatu pendapat hukum diberikan oleh orang yang tidak memiliki latar belakang hukum (SH)? 3. Jalan keluar apa yang dirasakan paling baik untuk menangani permasalahan di kantor kami ini? Terima kasih.

Ulasan Lengkap

 

1.      Konsultan hukum non-litigasi atau yang memberikan jasa hukum di luar pengadilan juga wajib memiliki izin advokat. Hal ini sesuai dengan definisi jasa hukum yang diatur dalam UU Advokat yaitu merupakan jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien (lihat Pasal 1 ayat [2] UU Advokat). Bentuk izin advokat, menurut Mitra Klinik Hukum Alfin Sulaiman dalam jawabannya, mengacu kepada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 07/SEK/01/I/2007 tertanggal 11 Januari 2007, adalah berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat (“KTPA”) atas nama Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Nasional PERADI yang menggantikan KTPA yang dikeluarkan oleh Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) sebelumnya.

 

Sebelumnya, perlu diketahui ketentuan pidana bagi “advokat gadungan” yang sebelumnya diatur dalam Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”) SUDAH DINYATAKAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT oleh Mahkamah Konstitusi (“MK”) pada 13 Desember 2004. Lebih jauh simak artikel kami, Konsultasi Hukum oleh Mahasiswa, Bolehkah?

 
 
 

2 – 4. Karena Pasal 31 UU Advokat telah “dibatalkan” oleh MK, maka tidak ada lagi ancaman pidana terhadap pihak-pihak yang tidak memiliki izin advokat atau bahkan tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum, tapi memberikan konsultasi hukum atau menjalankan pekerjaan profesi advokat. Meski demikian, kami tetap sarankan agar Anda dan rekan-rekan di kantor Anda dapat mengurus izin praktik advokat sehingga jasa konsultasi hukum yang Anda berikan dapat sesuai dengan UU Advokat. Dengan begitu, maka masyarakat yang menjadi klien kantor Anda dapat menerima jasa hukum yang profesional, bertanggung jawab, dan dilindungi peraturan perundang-undangan.

 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:
 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua