Kamis, 22 December 2011

Bisakah Di-PHK Karena Tidur di Tempat Kerja?

Bisakah Di-PHK Karena Tidur di Tempat Kerja?

Pertanyaan

Bila diketahui (atas laporan seseorang) bahwa seorang pekerja kedapatan tidur di tempat kerja meskipun dalam keadaan sakit. Tetapi, pekerja tersebut tidak memberitahukan kondisinya tersebut. Sehingga dia tertangkap basah dalam keadaan tidur, lalu disuruh buat surat pernyataan untuk tidak mengulang hal tersebut dan disuruh pulang untuk berobat ke dokter (dia mendapat surat dokter). Tetapi, pada esok harinya dia langsung dipanggil dan diberitahu dia akan di-PHK. Pertanyaannya: apakah ada undang-undangnya yang mengatur hal tersebut? Dan sudah sesuai ketentuan hukumkah putusan PHK tersebut? Bagaimana aturan pesangonnya, dan hak apa saja yang harus diterima bila kejadiannya seperti tersebut? Thanks before.  

Ulasan Lengkap

Pada dasarnya pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK (lihat Pasal 151 ayat [1] UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan/UUK).

 

Undang-Undang Ketenagakerjaan juga menentukan bahwa pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus (lihat Pasal 153 ayat [1] huruf a UUK). Dan upah pekerja/buruh yang sakit tetap dibayarkan meskipun pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan jika pekerja/buruh tersebut sakit menurut keterangan dokter (lihat Pasal 93 ayat [2] UUK). Ketentuan-ketentuan tersebut mensyaratkan adanya surat keterangan sakit dari dokter jika pekerja berhalangan bekerja karena sakit. Lebih jauh simak penjelasannya dalam artikel Bolehkah Mem-PHK Pekerja yang Sakit? dan PHK Pekerja Sakit Jiwa.

 

Lebih jauh mengenai PHK, meskipun UUK menentukan dalam Pasal 161 ayat (1) UUK bahwa dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.

 

Namun, dalam hal perusahaan akan melakukan PHK terhadap pekerja dengan alasan tertidur saat jam kerja, meskipun larangannya telah diatur dalam PK, PP, maupun PKB, pada prinsipnya perusahaan/pengusaha tidak dibenarkan langsung melakukan pemutusan hubungan kerja (“PHK”) terhadap pekerja yang berbuat salah. Proses PHK harus dilakukan sesuai prosedur yang diatur dalam UUK dan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu:

a.      Mengadakan perundingan bipartit (antara pekerja dan pengusaha) secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi, cobalah untuk membuka perundingan dengan pihak pengusaha yang mempekerjakan anda mengenai masalah ini.

b.      Apabila dalam waktu 30 hari setelah perundingan dimulai tidak tercapai kesepakatan, upaya selanjutnya adalah perundingan tripartit, yaitu dengan melibatkan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi setempat. Pada tahap ini, Anda perlu mengajukan bukti-bukti bahwa perundingan bipartit telah dilaksanakan, namun gagal mencapai kesepakatan. Nantinya, pegawai Dinas Ketenagakerjaan itu akan menawarkan pekerja dan pengusaha untuk memilih proses mediasi atau konsiliasi. Jika proses mediasi atau konsiliasi itu membuahkan kesepakatan, maka kesepakatan itu dituangkan dalam sebuah perjanjian bersama. Perjanjian itu harus didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (“PHI”). Apabila di kemudian hari ada pihak yang melanggar perjanjian bersama, maka pihak yang merasa dirugikan bisa langsung memohonkan eksekusi ke PHI.

c.      Apabila perundingan tripartit tetap tidak menghasilkan kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan perselisihan ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Bila nanti ada pihak yang merasa tak puas dengan putusan PHI bisa langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

 

Jadi, tanpa melalui prosedur PHK sebagaimana tersebut di atas (harus ada putusan PHI), maka keputusan PHK terhadap pekerja tersebut tidak sesuai ketentuan hukum dan tidak sah.

 

Akan tetapi, terhadap alasan PHK karena tertidur pada waktu jam kerja di tempat kerja tidak dapat dianggap sepele. Contohnya dalam kasus Toto Swaranto (Tergugat/Pemohon Kasasi/Pekerja) melawan PT. Nirwana Lestari (Penggugat/Termohon Kasasi/Pengusaha), salah satu alasan PT. Nirwana Lestari mengajukan gugatan PHK terhadap Toto adalah karena tidur pada saat jam kerja di tempat kerja sehingga melanggar PP. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung akhirnya memutus PHK Toto. (sumber: Putusan MA No. 866K/PDT.SUS/2009).

 

Hal serupa terjadi pada seorang pekerja Rumah Sakit Puri Medika, Freddy Situmeang. Gara-gara tertidur saat jam kerja, pekerja tersebut dipecat. Lebih jauh, simak artikel RS Puri Medika Pecat Karyawannya yang Tertidur Saat Kerja.

 

Lepas dari hal-hal di atas, alasan perusahaan untuk melakukan PHK terhadap pekerja dalam praktiknya sudah sangat berkembang. Hal itu antara lain dapat kita simak dalam artikel Berkembangnya Alasan-alasan PHK Dalam Praktik.

 

Terhadap pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja memperoleh hak sebagai berikut:

a.      uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2);

b.      uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3); dan

c.      uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

 

Perhitungan hak-hak pekerja yang di-PHK tersebut mengacu pada Pasal 156 UUK sebagaimana kami kutip dalam boks di bawah ini.

 

Boks: Perhitungan Hak Pekerja sesuai Pasal 156 UUK

Perhitungan uang pesangon paling sedikit  sebagai berikut:

a.       masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;

b.       masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;

c.       masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;

d.       masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;

e.       masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;

f.        fmasa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;

g.       masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah.

h.       masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;

i.         masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

 

Perhitungan uang penghargaan masa kerja ditetapkan sebagai berikut:

a.       masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;

b.       masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;

c.       masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, (empat) bulan upah;

d.       masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;

e.       masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;

f.        masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;

g.       masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;

h.       masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh ) bulan upah.

 

Uang penggantian hak yang seharusnya diterima meliputi:

a.       cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

b.       biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja;

c.       penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;

d.       hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.      Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2.      Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

  

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua