Rabu, 14 April 2010

Tentang Somasi

Tentang Somasi

Pertanyaan

Apakah somasi dapat dilakukan oleh staf perusahaan itu sendiri (dalam hal ini bukan kuasa hukumnya/lawyer) misalnya seorang personalia di perusahaan tersebut? Apakah hal itu dianggap sah menurut hukum acara perdata?

Ulasan Lengkap

Somasi diatur dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer): 

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan.” 

Selanjutnya, dalam pasal 1243 KUHPer diatur bahwa tuntutan atas wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya. Peringatan ini dilakukan secara tertulis, yang kemudian kita kenal sebagai somasi. Jadi, somasi berfungsi sebagai peringatan dari kreditur kepada debitur untuk melaksanakan prestasi (kewajibannya).  

Tidak ada pengaturan dalam hukum acara perdata mengenai siapa yang dapat mengeluarkan somasi. Ini artinya, siapa saja, sepanjang ia mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, dapat mengeluarkan somasi terhadap counterpart-nya dalam perjanjian yang melalaikan kewajibannya. Tidak ada kewajiban untuk mewakilkan kepada kuasa hukum.  

Bahkan sebenarnya untuk beracara di pengadilan perdata pun tidak ada kewajiban untuk mewakilkan kepada kuasa hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 118 HIR, bahwa suatu gugatan dapat dimasukkan oleh penggugat atau kuasa ukumnya. Jadi perwakilan di sini hanyalah bersifat kebolehan, bukan keharusan. 

Namun yang perlu diingat, sebuah perusahaan adalah badan hukum, sehingga ia tidak dapat bertindak untuk dirinya sendiri. Dalam hal PT, maka yang dilimpahkan kewenangan untuk bertindak atasnya adalah Dewan Direksi PT (pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UUPT). Dengan demikian, yang berhak mewakili PT untuk mengeluarkan somasi adalah Dewan Direksi PT.

 

Pasal 103 UUPT selanjutnya mengatur bahwa Dewan Direksi ini berwenang untuk memberikan kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.  

Jadi, menjawab pertanyaan Anda apakah somasi bisa dilakukan oleh seorang karyawan? Bisa, asalkan karyawan tersebut telah diberikan kuasa secara tertulis oleh Dewan Direksi untuk melakukan somasi tersebut. 

Demikian sejauh yang kami ketahui. Semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:
  1. KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie atau BW, Staatsblad 1847 No. 23)
  2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua