Selasa, 09 Maret 2010

SIUP and TDP bagi Kantor Hukum

SIUP and TDP bagi Kantor Hukum

Pertanyaan

Apakah sebuah kantor hukum perlu mengurus SIUP dan TDP?

Ulasan Lengkap

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan (pasal 1 angka 4 Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP). SIUP diwajibkan untuk dimiliki bagi setiap perusahaan yang melakukan usaha perdagangan (pasal 2 ayat [1] Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007). Usaha perdagangan sendiri adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli, sewa-menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. 

Menurut pasal 4 ayat (1) Permendag No. 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007, pengurusan SIUP dikecualikan terhadap:

a.      Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan;

b.      Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan;

c.      Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria sebagai berikut:

  1. usaha perseorangan atau persekutuan;
  2. kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan
  3. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 4 ayat (2) Permendag No. 46/M-DAG/PER/9/2009 menyatakan, Perusahaan Perdagangan Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan SIUP Mikro, apabila dikehendaki yang bersangkutan. 

Kantor hukum atau kantor advokat pada umumnya didirikan dalam bentuk persekutuan, dan apabila melihat dari definisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf c di atas, maka kantor hukum termasuk kategori Perusahaan Perdagangan Mikro dan dengan demikian pengurusan dapat diberikan dalam bentuk SIUP Mikro apabila dikehendaki yang bersangkutan. Namun, apabila kantor hukum memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau berbentuk PT, maka dengan demikian pengurusan SIUP tetap diwajibkan karena tidak termasuk dalam kategori Perusahaan Perdagangan Mikro.   

Dokumen persyaratan permohonan baru bagi Perusahaan yang berbentuk Firma:

1)     Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;

2)     Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan;

3)     Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Perusahaan; dan

4)     Foto Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar). 

 
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

1.      Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan mengatur bahwa Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. 

2.      Perusahaan yang wajib didaftar dalam Daftar Perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian. 

3.      Perusahaan sebagaimana dimaksud di atas adalah berbentuk:

a.      Badan Hukum, termasuk di dalamnya Koperasi;

b.      Persekutuan;

c.      Perorangan;

d.      Perusahaan lainnya di luar yang tersebut pada huruf-huruf a, b, dan c.  

4.      Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 37/M-DAG/PER/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan juncto Keputusan Presiden No. 53 Tahun 1998 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan, diatur tentang usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian dan sifat serta tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba, sehingga dengan demikian tidak dikenakan wajib daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. 

5.      Daftar Usaha atau Kegiatan yang bergerak di luar bidang Perekonomian adalah:  

1)     Pendidikan formal (jalur sekolah) dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :

a.      Jasa Pendidikan Tingkat Pra Sekolah;

b.      Jasa Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar;

c.      Jasa Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

d.      Jasa Sekolah Menengah;

e.      Jasa Pendidikan Jenjang Akademik/Universitas (Institut/ Sekolah Tinggi, Akademi,

f.       Politeknik;atau

g.      Jasa Pendidikan Lainnya. 

2)     Pendidikan non formal (jalur luar sekolah) yang dibina oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :

a.      Jasa Kursus Rumpun Kerumahtanggaan;

b.      Jasa Kursus Rumpun Jasa; .

c.      Jasa Kursus Rumpun Kesehatan;

d.      Jasa Kursus Rumpun Bahasa;

e.      Jasa Kursus Rumpun Kesenian;

f.       Jasa Kursus Rumpun Kerajinan;

g.      Jasa Kursus Rumpun Khusus;

h.      Jasa Kursus Rumpun Keolahragaan;

i.        Jasa Kursus Rumpun Pertanian;

j.        Jasa Kursus Rumpun Tehnik;atau

k.      Jasa Kursus Rumpun Lainnya. 

3)     Jasa Notaris. 

4)     Jasa Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum. 

5)     Praktek Perorangan Dokter dan Praktek Berkelompok Dokter, yang tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :

a.      Jasa Kesehatan Manusia;

b.      Jasa Perawatan/Bidan;

c.      Jasa Para Medis;atau

d.      Jasa Kesehatan Hewan. 

6)     Rumah Sakit, yang tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :

a.      Jasa Rumah Sakit (Umum, Khusus);atau

b.      Jasa Rumah Sakit Hewan. 

7)     Klinik Pengobatan, yang tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan usaha, yang terdiri dari :

a.      Jasa Pathologi dan Dioagnosa Laboratorium Medis; atau

b.      Jasa Klinik Pathologi dan Diagnosa Laboratorium Hewan. 

6.      Dengan melihat uraian di atas dan berdasarkan Permendag No. 37/M-DAG/PER/2007 Juncto Keppres No. 53/1998, maka kantor hukum adalah termasuk bidang usaha atau kegiatan yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan, sehingga tidak dibutuhkan TDP.   

Pelaporan Sesuai UU Advokat 

Perlu diketahui pula, menurut penjelasan pasal 5 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam hal advokat membuka atau pindah kantor dalam suatu wilayah negara RI, advokat wajib memberitahukan kepada Pengadilan Negeri, Organisasi Advokat, dan Pemerintah Daerah setempat. 

Demikian sejauh yang kami ketahui.
 
Dasar hukum:

1)     Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

2)     Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

3)     Keputusan Presiden No. 53 Tahun 1998 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan

4)     Peraturan Menteri Perdagangan No. 37/M-DAG/PER/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan Juncto Keputusan Presiden No 53/1998 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan

5)     Peraturan Menteri Perdagangan No. 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007

6)     Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
DARI PENJAWAB :
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua