Jumat, 23 Juli 2004

Jasa Kurir

Jasa Kurir

Pertanyaan

Saya sedang menjajaki untuk membuat usaha jasa kurir, yang hendak saya tanyakan bagaimana cara permohonan dan persyaratan pendiriannya?

Ulasan Lengkap

Untuk persoalan jasa kurir ini, pengaturannya dapat dilihat dalam Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. KM 38/PT.102/MPPT tahun 1994 tentang Pengusaan Jasa Titipan (Kepmen Jasa Penitipan). Pengusahaan Jasa Titipan menurut Kepmen tersebut adalah kegiatan yang dilakukan oleh badan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia, dalam hal ini berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi yang telah memiliki surat izin Pengusaha Jasa Titipan untuk menerima, membawa dan/atau menyampaikan surat pos jenis tertentu, paket dan uang dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya.

 

Untuk mendapatkan izin pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi dengan melampirkan persyaratan -persyaratan sebagaimana diatur dalam Kepmen Jasa Titipan.

Pe

rsyaratan umum menjadi Penyelenggara sebagai berikut :

 

a. Berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi, yang dalam akte pendiriannya dimaksudkan berusaha di bidang jasa titipan;

b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;

c. Mayoritas sahamnya/modal dimiliki Warga Negara Indonesia atau Badan hukum Indonesia;

d. Mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga yang mempunyai keahlian di bidang pos dapat diperoleh melalui pendidikan formal, pengalaman kerja atau pelatihan khusus;

e. Melampirkan rencana usaha yang meliputi tarif, pendapatan, pemasaran dan rencana kerja selama 5 (lima) tahun;

f. Mempunyai kantor tetap dan peralatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal; dan

g. Rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi setempat.

 

Ada beberapa larangan yang mesti dipatuhi atau ditaati oleh penyelenggara jasa titipan, yang berakibat dengan dicabutnya izin bahkan dipidana bilda dilanggar. larangan tersebut meliputi:

 

(1). Dengan dalih apapun Penyelenggara dilarang menerima, membawa, dan/atau menyampaikan surat, warkatpos serta kartupos dengan memungut biaya.

 

(2). Penyelenggara dilarang untuk menerima, membawa dan/atau menyampaikan kiriman berupa korespondensi bisnis yang bersifat aktual dan pribadi antara Bank dan nasabah, antara pengusaha dengan kliennya, kecuali perjanjian kerjasama/kontrak, bill of loading, saham, akta, sertifikat, ijazah, skripsi, makalah, proposal, dan laporan perusahaan.

 

(3). Penyelenggara dilarang untuk menerima, membawa dan/atau menyampaikan kiriman yang berupa :

a. Barang yang dapat mudah meledak, menyala atau terbakar sendiri;

b. Narkotika dan bahan yang sejenis serta obat terlarang lainnya;

c. Barang cetakan/benda yang menyinggung kesusilaan; dan

d. Barang cetakan/rekaman lainnya yang isinya dapat mengganggu keamanan, ketertiban, dan stabilitas nasional.

 

(4). Penyelenggara dilarang menggunakan kata pos untuk jenis pelayanan yang dikerjakannya serta istilah-istilah, lambang-lambang, tanda-tanda dan lain-lain yang dipergunakan oleh badan yang oleh negara ditugasi menyelenggarakan pos.

 

(5). Penyelenggara dilarang menjadi Agen Pos sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos.

 

Demikianlah semoga berguna.

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Bung Pokrol
MITRA : Bung Pokrol
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua