Kamis, 13 October 2011

Jual Beli Organ Tubuh Manusia Menurut Hukum Indonesia

Jual Beli Organ Tubuh Manusia Menurut Hukum Indonesia

Pertanyaan

Saya ingin bertanya, apakah praktik penjualan organ tubuh manusia dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan pidana yang khusus? Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih.  

Ulasan Lengkap

Sebelum membahas hukum dari menjual organ tubuh, kita bahas dulu secara sekilas tentang istilah “pidana yang khusus”.

 

Mengenai penggunaan istilah “pidana khusus”, kami mengikuti pendapat dari Dr. Andi Hamzah dalam buku “Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Dengan Komentar”, halaman 5. Di dalam buku tersebut Andi Hamzah menulis antara lain bahwa dia cenderung untuk memakai kriteria bukan hukum pidana umum dan khusus, tetapi perundang-undangan pidana umum dan khusus. Jadi, Andi Hamzah menekankan pada undang-undangnya. Mengenai dasar penggunaan kriteria ini, dia merujuk pada Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang menyebut soal “perundang-undangan pidana khusus yang mempunyai acara sendiri”.

 

Menurut pembagian Andi Hamzah, perundang-undangan pidana umum ialah KUHP dan semua undang-undang yang mengubah, menambah KUHP seperti UU No. 1 Tahun 1946, UU No. 73 Tahun 1958, UU (Prp) No. 18 Tahun 1960 dan lain-lain. Sedangkan, perundang-undangan pidana khusus ialah perundang-undangan pidana di luar KUHP dan yang berkaitan dengan KUHP tersebut.

 

Menjawab apa yang Anda tanyakan, larangan penjualan organ tubuh manusia tidak diatur dalam KUHP, tetapi dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU 36/2009”). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 64 ayat (3) UU 36/2009, yang menyebutkan bahwa organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

 

Pelaku penjualan organ dan/atau jaringan tubuh ini diancam pidana sebagaimana diatur Pasal 192 UU 36/2009. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

 

Dengan demikian, jika mengikuti pembagian pidana umum dan khusus menurut Andi Hamzah, maka penjualan organ tubuh manusia termasuk tindak pidana khusus. Alasannya, karena KUHP tidak memiliki aturan mengenai tindak pidana penjualan organ manusia dimaksud.

 

Demikian. Semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.      Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73)

2.      Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  (KUHAP)

  

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Redaksi.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua