Badan Usaha Berbentuk UD dan PT, Apa Bedanya?

Bacaan 6 Menit
Badan Usaha Berbentuk UD dan PT, Apa Bedanya?
Pertanyaan

Saya bermaksud mendirikan perusahaan, namun jujur saja ada beberapa hal yang saya benar-benar belum paham: 1. Manakah bentuk perusahaan yang lebih baik, perusahaan perseorangan atau perseroan terbatas? Kelebihan dan kekurangan masing-masing apa saja? 2. Seandainya saya ingin mendirikan jasa konsultan, apa bisa dalam satu kantor mengurusi banyak masalah, seperti ada konsultan hukum, pajak, maupun teknik dalam satu atap? Seandainya bisa, sebaiknya bentuk perusahaan apa yang saya pilih?

Ulasan Lengkap

 

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Perbandingan Badan Usaha Berbentuk UD dan PT yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 26 Januari 2012 dan dimutakhirkan pertama kalinya oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. pada Selasa, 28 November 2017.

Pada prinsipnya, dalam setiap pendirian badan usaha, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yang kami jelaskan satu per satu berikut ini.

Perusahaan Perseorangan

Handri Raharjo dalam buku Hukum Perusahaan mendefinisikan perusahaan perseorangan sebagai perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha dengan tujuan mencari laba atau keuntungan (hal. 26).

Mengenai bentuk perusahaan perseorangan, H.M.N. Purwosutjipto dalam buku Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2: Bentuk-bentuk Perusahaan (hal. 2) memaparkan bahwa perusahaan perseorangan dapat berbentuk Perusahaan Dagang (“PD”) atau Usaha Dagang (“UD”).

Dalam pertanyaan, Anda tidak menyebutkan secara spesifik bentuk usaha perusahaan perseroangan yang Anda maksud, sehingga kami mengasumsikan bentuk UD.

Irma Devita Purnamasari, dalam bukunya Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mendirikan Badan Usaha mendefinisikan UD sebagai suatu badan usaha yang dijalankan secara mandiri oleh satu orang saja dan tidak memerlukan suatu partner dalam berusaha. Kalau ada yang membantu usaha tersebut, kedudukannya tidak sama dengan pemilik UD, melainkan hanya bertindak sebagai karyawan atau bawahan (hal. 5).

Selain itu, di mata hukum, UD sama dengan pemiliknya, artinya tidak ada pemisahan kekayaan ataupun pemisahan tanggung jawab antara UD dan pemiliknya (hal. 5).

Masih dari sumber yang sama, berbagai usaha yang merupakan usaha pribadi, seperti perdagangan umum untuk sembako, pedagang kelontong, salon, fotografer, atau usaha lain yang sifatnya mandiri dan tidak membutuhkan suatu badan usaha yang lebih besar bisa menggunakan bentuk usaha UD. Hal ini karena proses pembuatan UD/PD lebih sederhana dan mudah (hal. 8).
 

Perseroan Terbatas (“PT”)

PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“PP 7/2021”).[1]

Berdasarkan ketentuan tersebut, PT dapat berupa badan hukum perseorangan apabila didirikan oleh pelaku usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (“PP 8/2021”) menyebut PT yang didirikan pelaku usaha mikro dan kecil salah satunya disebut dengan istilah perseroan perseorangan.

Dikarenakan PT merupakan badan hukum, maka kedudukan PT terpisah dari para pendirinya (separate legal entity), sehingga tanggung jawab pendiri PT dan pemegang saham PT terbatas hanya sebesar modal yang disetor atau jumlah saham yang dimiliki di PT tersebut.[2]

Untuk mendirikan PT (bukan perseroan perseorangan), ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, di antaranya:

  1. Didirikan oleh 2 orang/lebih;[3]
  2. Setiap pendiri PT wajib mengambil bagian saham;[4]
  3. Memiliki modal dasar yang ditentukan berdasarkan keputusan para pendirinya, dengan paling sedikit 25% dari modal dasar itu telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat pendirian, dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah;[5]
  4. Didirikan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.[6]

 

Perbedaan UD dan PT

Untuk memudahkan Anda, berikut beberapa perbedaan antara UD dan PT:
Hukumonline.com

Dari pemaparan di atas, nampak bahwa PT memang memiliki kelebihan di mana harta kekayaan pribadi pemegang saham dipisahkan dari harta perusahaan, sehingga jika terjadi kerugian atau kebangkrutan hanya akan melibatkan harta sebatas yang disetorkan dalam bentuk kepemilikan saham.

Namun di sisi lain, tidak bisa dipungkiri pendirian UD jauh lebih mudah ketimbang pendirian PT yang harus memenuhi syarat-syarat di atas.

Selain UD dan PT, ada bentuk-bentuk usaha lain, seperti Commanditaire Vennootschap (CV) dan firma, yang bisa Anda simak dalam Jenis-jenis Badan Usaha dan Karakteristiknya.

 

Badan Usaha untuk Jasa Konsultan   

Menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya sah-sah saja jika Anda ingin mendirikan jasa konsultan hukum, konsultan pajak maupun teknik dalam satu badan usaha.

Dalam praktik, kantor konsultan hukum berbentuk perseorangan, firma atau persekutuan perdata. Sebagai informasi, untuk mendirikan law firm yang berkualitas, Anda bisa menonton video di YouTube channel Klinik Hukumonline: Catat! Ini 3 Pilar Utama Law Firm Berkualitas.

Kemudian misalnya kantor jasa akuntan dapat berbentuk perseorangan, firma, persekutuan perdata atau PT, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.01/2017 tahun 2017 tentang Akuntan Beregister.

Dengan demikian, terkait bentuk badan usaha yang sebaiknya Anda pilih, dapat dipilih sendiri menyesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan terkait.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil;
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.01/2017 tahun 2017 tentang Akuntan Beregister.

 

Referensi:

  1. H.M.N. Purwosutjipto. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2: Bentuk-bentuk Perusahaan. Jakarta: Djambatan, 1986;
  2. Handri Raharjo. Hukum Perusahaan. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009;
  3. Irma Devita Purnamasari. Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mendirikan Badan Usaha. Bandung: Kaifa, 2010.

[1] Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)

[2] Pasal 3 ayat (1) UU PT

[3] Pasal 109 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 7 ayat (1) UUPT

[4] Pasal 109 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 7 ayat (2) UUPT

[5] Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 4 ayat (1) PP 8/2021

[6] Pasal 109 angka 2 UU Cipta Kerja yang merubah Pasal 7 ayat (1) UUPT

Punya Masalah Hukum Yang Sedang Dihadapi?
Mulai dari Rp 30.000
Powered By Justika