Senin, 17 Januari 2005

kepastian hukum putusan P4P dengan diberlakukannya UU PPHI

kepastian hukum putusan P4P dengan diberlakukannya UU PPHI

Pertanyaan

Undang-undang Penyelesaian  Perselisihan Perburuhan (UU PPHI) mulai berlaku Januari 2005 yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kepastian hukum terhadap putusan P4P dengan berlakunya UU PPHI tersebut dan pengadilan manakah yang berwenang memeriksa perkara tersebut?

Ulasan Lengkap

Pengaturan mengenai kepastian hukum terhadap putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) dalam masa transisi ini sudah cukup jelas diatur dalam aturan peralihan Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU No.2/2004) tepatnya di pasal 124.

Pasal tersebut berbunyi:

Pasal 124

(1)      Sebelum terbentuk Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat tetap melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)      Dengan terbentuknya Pengadilan Hubungan Industrial berdasarkan undang-undang ini, perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja yang telah diajukan kepada:

a.             Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah atau lembaga-lembaga lain yang setingkat yang menyelesaikan perselisihan hubungan industrial atau pemutusan hubungan kerja dan belum diputuskan, maka diselesaikan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;

b.             Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah atau lembaga-lembaga lain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang ditolak dan diajukan banding oleh salah satu pihak atau para pihak dan putusan tersebut diterima masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, maka diselesaikan oleh Mahkamah Agung;

c.             Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat atau lembaga-lembaga lain yang setingkat yang menyelesaikan perselisihan hubungan industrial atau pemutusan hubungan kerja dan belum diputuskan, maka diselesaikan oleh Mahkamah Agung;

d.             Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat atau lembaga-lembaga lain sebagaimana dimaksud pada huruf c yang ditolak dan diajukan banding oleh salah satu pihak atau para pihak dan putusan tersebut diterima masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka diselesaikan oleh Mahkamah Agung.

Dari ketentuan di atas dapat dilihat bahwa jika Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) ini belum terbentuk maka penyelesaian sengketa perburuhan/ Hubungan Industrial masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yaitu putusan Pantian Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) dapat diajukan banding ke P4P, sementara putusan P4P dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN). Yang menjadi pertanyaan selanjutnya mungkin bagaimana jika perkara sudah diperiksa oleh PT TUN dan pada saat yang bersamaan Pengadilan PHI terbentuk. Jika melihat aturan peralihan di atas hal tersebut sama sekali tidak di atur, atas dasar tersebut maka saya berpendapat bahwa perkara yang sudah diajukan ke PTTUN tersebut tetap diselesaikan oleh PTTUN dan diperlakukan sebagaimana perkara TUN lainnya.

Pertanyanyaan selanjutnya yang mungkin timbul adalah, bagaimana jika pada saat putusan P4D dibacakan Pengadilan PHI belum terbentuk, akan tetapi setelah perkara tersebut dilimpahkan ke P4P Pengadilan PHI terbentuk. Atas perkara yang demikian maka berdasarkan pasal 124 ayat  (2) c perkara terebut harus dilimpahkan ke MA untuk diselesaikan oleh MA (dengan menggunakan UU PHI sebagai hukum acaranya). Jika putusan P4P sudah dikeluarkan dan Pengadilan PHI sudah terbentuk maka atas putusan P4P ini dapat diajukan kasasi ke MA, bukan lagi ke PT TUN, tentunya jika batas waktu upaya hukum belum dilewati, yaitu 90 hari.

Demikianlah semoga bermanfaat.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Bung Pokrol
MITRA : Bung Pokrol
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua