Jumat, 06 Januari 2012

Peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan di Sektor Migas dan Panas Bumi

Peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan di Sektor Migas dan Panas Bumi

Pertanyaan

Adakah undang-undang tenaga kerja yang khusus mengatur buruh di lingkungan minyak dan gas dan panas bumi?  

Ulasan Lengkap

Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai buruh yang bekerja di sektor pertambangan minyak dan gas (migas) dan panas bumi (pabum), antara lain:

1.   Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

2.   Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan.

3.   Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi.

4.   Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.05/MEN/1996 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

5.   Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri.

6.   Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.234 /MEN/2003 tentang Waktu Kerja Dan Istirahat Pada Sektor Usaha Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu.

7.   Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/VII/2005 Tahun 2005 tentang Waktu Kerja dan Istirahat Pada Sektor Usaha Pertambangan Umum Pada Daerah Operasi Tertentu.

8.   Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 433/KMK.04/1994 Tahun 1994 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Kena Pajak Atas Penghasilan Dari Pekerjaan yang Diterima Tenaga Asing yang Bekerja Pada Wajib Pajak Badan di Bidang Pengeboran Minyak dan Gas Bumi di Indonesia.

9.   Surat Keputusan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) No. KEP-0051/BP00000/2008/S8 tentang Revisi Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kontraktor Kerjasama.

 

Selain peraturan perundang-undangan yang sifatnya khusus di atas, berlaku pula peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang bersifat umum seperti;

1.      Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

2.      Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,

3.      Undang–Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

4.      Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah

 

Dokumen peraturan perundang-undangan di atas serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya dapat diperoleh di www.hukumonline.com/pusatdata.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga membantu.

  

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Adi Condro Bawono, yang akrab disapa Adi ini menyelesaikan studi strata satu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan pada 2007. Kemudian Adi melanjutkan studinya di Universitas Padjadjaran. Adi menyelesaikan studi strata dua pada 2012.   Semasa kuliah Adi mengambil program kekhususan Hukum Bisnis. Adi bergabung dengan hukumonline pada September 2011 sebagai Journalist Hukumonline English. Kemudian menjadi Penjawab Klinik Hukum (Content Administrator) di Hukumonline. Sekarang, ia adalah Datacenter Administrator di Hukumonline.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua