Senin, 17 January 2011

Uang Dibawa Kabur Advokat

Uang Dibawa Kabur Advokat

Pertanyaan

Bagaimana kita sebagai Klien menuntut advokatnya yang melakukan wanprestasi, sedangkan uang sudah kita bayar. Satu-satunya bukti hanya bukti transfer bank, sedangkan surat kuasa penunjukan advokat masih dipegang dia. Ada tidak badan/lembaga yang menangani kode etik advokat yang nakal? Terima Kasih.

Ulasan Lengkap

Lembaga yang berwenang memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat adalah Dewan Kehormatan organisasi advokat. Demikian ditegaskan pasal 26 ayat (3) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”).

 

Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran kode etik advokat (“KEA”) antara lain diatur dalam Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memeriksa dan Mengadili Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia (“KDKP 2/2007”).

 

Dalam pasal 2 ayat (1) KDKP 2/2007 disebutkanbahwa Pengaduan dapat diajukan oleh Pengadu, yaitu:

a.             Klien;

b.             Teman sejawat;

c.             Pejabat Pemerintah;

d.             Anggota Masyarakat;

e.             Komisi Pengawas;

f.              Dewan Pimpinan Nasional PERADI;

g.             Dewan Pimpinan Daerah PERADI di lingkungan mana berada Dewan Pimpinan Cabang di mana Teradu terdaftar sebagai anggota;

h.             Dewan Pimpinan Cabang PERADI dimana Teradu terdaftar sebagai anggota.

 

Selanjutnya, dalam pasal 3 KDKP 2/2007 diatur bahwa Pengaduan terhadap Advokat sebagai Teradu yang diduga melanggar KEA, harus:

-          disampaikan secara tertulis;

-          disertai dengan alasan-alasannya;

-          dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap;

-          membayar biaya pengaduan; dan

-          disampaikan kepada Dewan Kehormatan Daerah (“DKD”) yang wilayahnya mencakup Dewan Pimpinan Daerah/Cabang dan/atau Dewan Pimpinan Daerah/Cabang di mana Teradu terdaftar sebagai anggota dan/atau Dewan Pimpinan Nasional.

 

Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima Pengaduan, DKD sudah harus memeriksa dan menyatakan lengkap atau tidak lengkapnya berkas Pengaduan (lihat pasal 4 ayat [1] KDKP 2/2007). Pemeriksaan kelengkapan berkas dilakukan oleh Panitera Kepala DKD yang meliputi berkas-berkas sebagai berikut:

a.             Identitas para pihak (nama lengkap, alamat serta nomor telepon yang dapat dihubungi, status Teradu apakah advokat atau bukan);

b.             Hal apa yang diadukan beserta alasannya;

c.             Tuntutan yang dimohonkan oleh Pengadu;

d.             Bukti-bukti yang dianggap perlu.

(lihat Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia No. 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Perkara Pengaduan Dewan Kehormatan Pusat dan Daerah).

 

Apabila berkas Pengaduan dianggap belum lengkap, DKD dapat meminta kepada Pengadu untuk melengkapi berkas Pengaduan. Tanggal masuknya Pengaduan adalah tanggal di mana berkas Pengaduan dinyatakan lengkap (lihat pasal 4 ayat [2] KDKP 2/2007).

 

Kemudian, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas Pengaduan dinyatakan lengkap, DKD membentuk Majelis Kehormatan Daerah yang akan memeriksa dan memutus Pengaduan tersebut (lihat pasal 5 ayat [1] KDKP 2/2007).

 

Menurut pasal 7 ayat (1) UU Advokat, jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa:

a.             teguran lisan;

b.             teguran tertulis;

c.             pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;

d.             pemberhentian tetap dari profesinya.

 

Meski demikian, di dalam pasal 26 ayat (4) UU Advokat dinyatakan bahwa keputusan Dewan Kehormatan organisasi advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran kode etik profesi advokat mengandung unsur pidana.

 

Jadi, selain mengadukan advokat “nakal” tersebut ke Dewan Kehormatan, Anda tetap dapat melaporkan advokat tersebut ke polisi atas dugaan penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP yang berbunyi:

 

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

 

Anda juga dapat menggugat secara perdata advokat yang bersangkutan atas dasar wanprestasi.

 
Demikian yang kami ketahui, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:

1.             Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht, Staatsblad 1915 No. 732)

2.             Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Amrie Hakim, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Amrie Hakim menyelesaikan program S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 2000. Pada tahun itu juga dia bergabung dengan hukumonline.com sebagai peneliti, kemudian menjadi jurnalis sampai dengan 2005. Setelah beberapa tahun bekerja di tempat lain, pada 2008 Amrie kembali berkarya di hukumonline.com sebagai Pengelola dan Editor Klinik Hukum. Saat ini, Amrie menjabat sebagai News & Content Director.   Di saat senggang dia mengisi waktunya dengan membaca, menonton film, menulis, dan bersantai bersama keluarga. Amrie menggemari novel-novel hukum dan kriminal.   Follow Amrie di twitter: @amriehakim
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua