Kamis, 04 February 2010

Magang Advokat dan Notaris

Magang Advokat dan Notaris

Pertanyaan

Saya seorang Sarjana Hukum pingin jadi Advokat atau Notaris. 1) Apakah saya saya harus magang dulu atau melakukan pendidikan dulu? 2) Apabila saya magang apakah saya dapat kuasa untuk menyelesaikan sebuah kasus di sesuai jalurnya (pengadilan)? Sebelum dan sesudahnya saya mengucapkan ribuan terima kasih.

Ulasan Lengkap

1.      Kewajiban magang bagi advokat dan notaris diatur dalam masing-masing yaitu UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) dan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU JN).

 

Dalam UU Advokat disyaratkan bahwa calon advokat wajib magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat (lihat pasal 3 ayat [1] huruf g UU Advokat). Magang calon advokat dilakukan setelah memperoleh gelar sarjana berlatar belakang pendidikan tinggi hukum (lihat pasal pasal 3 ayat [1] huruf e jo. pasal 2 ayat [1] UU Advokat).

 

Sementara itu, UU JN mensyaratkan bahwa calon notaris harus menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan (pasal 3 huruf f UU JN).

 
 

2.      UU Advokat tidak menjelaskan sampai sejauh mana calon advokat dapat dilibatkan oleh kantor advokat dalam menangani kasus di pengadilan. UU Advokat hanya menyatakan bahwa kantor advokat wajib memberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik bagi calon advokat yang melakukan magang (pasal 29 ayat [6] UU Advokat).

 

Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lain yang diatur UU JN, maka lingkup pelatihan dan pembimbingan calon notaris adalah seputar kewenangan-kewenangan notaris tersebut. Kewenangan notaris di antaranya membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang (pasal 15 ayat [1] UU JN).

 

Demikian sejauh yang kami ketahui. Semoga bermanfaat.

 
Dasar hukum:
  1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
  2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 
 

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Amrie Hakim, S.H.
MITRA : Si Pokrol
Amrie Hakim menyelesaikan program S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 2000. Pada tahun itu juga dia bergabung dengan hukumonline.com sebagai peneliti, kemudian menjadi jurnalis sampai dengan 2005. Setelah beberapa tahun bekerja di tempat lain, pada 2008 Amrie kembali berkarya di hukumonline.com sebagai Pengelola dan Editor Klinik Hukum. Saat ini, Amrie menjabat sebagai News & Content Director.   Di saat senggang dia mengisi waktunya dengan membaca, menonton film, menulis, dan bersantai bersama keluarga. Amrie menggemari novel-novel hukum dan kriminal.   Follow Amrie di twitter: @amriehakim
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua