Kamis, 22 April 2010

Prosedur Pendirian PT PMA Bidang Migas

Prosedur Pendirian PT PMA Bidang Migas

Pertanyaan

Bagaimana prosedur pendirian perseroan terbatas yang merupakan penanaman modal asing di bidang minyak dan gas bumi?

Ulasan Lengkap

Prosedur pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) di bidang Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut: 

Pengajuan Izin Sementara untuk pendirian PT. PMA melalui BPKM dengan terlebih dahulu memperhatikan Perpres Republik Indonesia No. 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Perpres No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (melihat pertanyaan kurang spesifik tentang ruang lingkup sektor Minyak dan Gas yang akan diusahakan), dokumen yang harus dilengkapi yaitu:

1.      Identitas perusahaan yang akan didirikan, yang meliputi:

a.      Nama perusahaan

b.      Kota sebagai tempat domisili usaha

c.      Jumlah modal

d.      Nama pemegang saham dan persentase modal

e.      Susunan Direksi dan Komisaris

2.      Pengajuan permohonan tersebut harus mengisi surat permohonan (INVESTMENT APPLICATION UNDER THE FOREIGN INVESTMENT LAW) dengan melampirkan dokumen-dokumen berikut:

a.      Pendiri (Pemegang Saham) asing

                                                              i.      Anggaran dasar perusahaan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris berikut seluruh perubahan-perubahannya, pengesahannya ataupun pelaporan/ pemberitahuannya atau

                                                             ii.      Salinan paspor yang masih berlaku dari pemegang saham individual

b.      Dari Perusahaan PMA

                                                              i.      Anggaran dasar Perusahaan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris berikut seluruh perubahan-perubahannya, pengesahannya ataupun pelaporan/ pemberitahuannya

                                                             ii.      NPWP perusahaan

c.      Pendiri (Pemegang Saham) Indonesia

                                                              i.      Anggaran dasar Perusahaan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris berikut seluruh perubahan-perubahannya, pengesahannya ataupun pelaporan/ pemberitahuannya atau KTP untuk individual

                                                             ii.      NPWP pribadi

d.      Alur proses produksi dan bahan baku (raw materials) yang dibutuhkan untuk proses industri tersebut

e.      Deskripsi/penjelasan untuk proses kelangsungan bisnis

f.       Asli surat kuasa (dalam hal pendiri diwakili oleh orang/pihak lain)

g.      Kelengkapan data lain yang dibutuhkan oleh Departemen terkait (bila ada) dan dinyatakan dalam “Technical Guidance’s Book on Investment Implementation”.

h.      Perjanjian kerja sama (bisa berupa Joint Venture, Joint Operation, MoU, dan lainnya) antara pengusaha kecil dan pengusaha menengah/besar yang menyebutkan pihak-pihaknya, system kerjasamanya, hak dan kewajibannya.

3.      Setelah berkas lengkap, izin baru dapat diproses di BKPM, izin BKPM tersebut berlaku sebagaimana halnya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada PT biasa.

4.      Biasanya Notaris akan menanyakan Surat Izin dari BKPM ini dan akan memasukkannya dalam Akta Pendirian PT. PMA

 

PROSES PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

Proses Pendirian PT PMA adalah sebagai berikut:

1.      Setelah Izin dari BKPM keluar, maka dapat mulai untuk proses pendirian PT. PMA (dengan catatan, nama PT. sudah bisa digunakan/memperoleh persetujuan Menteri).

2.      Salinan akta akan selesai dalam jangka waktu maksimal 2 minggu kerja sejak penanda-tanganan akta.

3.      Pengurusan domisili dan NPWP atas nama PT. yang bersangkutan. NPWP yang dibuat untuk PT. PMA harus NPWP khusus PT. PMA. Catatan: Pada saat ini bisa sekalian mengurus Surat PKP (Pengusaha Kena Pajak) pada KPP khusus PMA tersebut. dan nantinya akan dilakukan survei/ tinjau lokasi perusahaan.

4.      Pembukaan rekening atas nama Perseroan dan menyetorkan modal saham dalam bentuk uang tunai ke kas Perseroan. Bukti setornya diserahkan kepada Notaris untuk kelengkapan permohonan pengesahan pada Departemen Hukum dan HAM RI .

5.      Pengajuan pengesahan ke Dephukham.

6.      Setelah keluar pengesahan dari Departemen Kehakiman, dapat diurus Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Wajib Daftar perusahaan (WDP) nya.

7.      Setelah semua selesai, mengurus Berita Negara.

8.      Setelah semua prosedur dilewati, maka harus dilanjutkan dengan jenis usahanya.

9.      Setelah Perusahaan berjalan beberapa waktu kemudian dapat mengurus Ijin Usaha Tetap (IUT)

 
Demikian sejauh yang kami ketahui. Semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:

1.      Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

2.      Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persroan Terbatas

3.      Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

4.      Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

5.      Peraturan-Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

 

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua