Jumat, 05 November 2010

Pengangkatan Kurator dan Pengurus

Pengangkatan Kurator dan Pengurus

Pertanyaan

Bagaimana tata cara pengangkatan kurator dan pengurus? Dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh kurator terhadap debitor pailit yang tidak kooperatif?

Ulasan Lengkap

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK”) hanya mengenal Kurator. Kurator inilah yang nantinya memiliki tugas untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta pailit sejak tanggal putusan diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali (lihat pasal 16 ayat [1] UUK).

 

Kurator diajukan oleh Debitur atau Kreditur Pailit. Dalam hal Debitur atau Kreditur Pailit tidak mengajukan usulan ke Pengadilan untuk pengangkatan Kurator, maka Balai Harta Peninggalan yang akan ditunjuk sebagai Kurator (lihat pasal 15 ayat [2] UUK).

 

Pengangkatan Kurator termuat dalam Putusan Pernyataan Pailit (lihat pasal 15 ayat [1] UUK). Kurator yang diangkat harus independen, tidak memiliki benturan kepentingan dengan Debitor atau Kurator dan tidak menangani lebih dari tiga (3) perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (lihat pasal 15 ayat [3] UUK).

 

Debitor Pailit yang Tidak Kooperatif

 

Sebelumnya, kita perlu mengetahui kapan Debitur Pailit dianggap tidak kooperatif. Menurut UUK, Debitor Pailit dikategorikan tidak kooperatif apabila Debitor Pailit tersebut tidak memenuhi kewajiban yang diatur dalam pasal 98, pasal 110, dan pasal 121 ayat (1) dan ayat (2) UUK (lihat pasal 95 UUK).

 

Debitor Pailit dianggap tidak kooperatif dalam hal tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada Kurator mengenai harta pailit. Pasalnya, dalam pasal 98 UUK diatur bahwa sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit, menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya.

 

Sementara, menurut pasal 110 ayat (1) UUK, Debitor Pailit wajib menghadap Hakim Pengawas, Kurator, atau panitia kreditor apabila dipanggil untuk memberikan keterangan. Dalam hal suami atau istri dinyatakan pailit, istri atau suami yang dinyatakan pailit wajib memberikan keterangan mengenai semua perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing terhadap harta bersama (lihat pasal 110 ayat (2) UUK).

 
 

Debitor Pailit juga dikategorikan tidak kooperatif jika tidak hadir dalam rapat pencocokan piutang sehingga tidak dapat memberikan keterangan yang diperlukan tentang sebab musabab terjadinya kepailitan, baik pertanyaan tersebut diajukan oleh Hakim Pengawas maupun oleh para Kreditor (lihat pasal 121 ayat [1] dan ayat [2] UUK).

 

Dalam hal Debitor pailit tidak kooperatif maka hal tersebut menimbulkan kesulitan bagi Kurator untuk melakukan pencatatan terhadap harta pailit yang oleh pasal 100 ayat (1) hanya diberikan waktu selama 2 (dua) hari setelah diterimanya surat putusan pengangkatan sebagai Kurator.

 

Dengan demikian, menghadapi Debitor Pailit yang tidak kooperatif Kurator dapat mengajukan permintaan penahanan terhadap Debitor pailit di bawah pengawasan Jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas (lihat pasal 93 ayat [1] jo pasal 95 UUK).

 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua