Menghadapi Pengelola Perumahan yang Ingkar Janji

Bacaan 3 Menit
Menghadapi Pengelola Perumahan yang Ingkar Janji
Pertanyaan

Pengasuh Yth., Saya membeli sebuah rumah dan tanah dari sebuah pengelola perumahan di Bekasi sekitar 3 tahun yang lalu dengan pembayaran tunai keras (hard cash). Saat itu karena rumahnya ready stock sehingga pengelola menjanjikan bahwa sertifikatnya akan turun lebih cepat. Namun sampai saat ini (hampir 3 tahun) sertifikatnya belum selesai juga dengan berbagai macam dalih. Apa yang bisa saya lakukan untuk bisa menuntut apa yang menjadi hak saya dari pengelola tersebut? Ini merupakan pelajaran juga bahwa konsumen properti harus dilindungi mengingat banyaknya pelecehan yang dilakukan pengelola baik dari segi service ataupun kualitas rumah yang ditawarkan. Dalam waktu dekat ini pengelolaan perumahan tersebut akan dialihkan kepada pengembang yang baru. Mohon nasihatnya. Terima kasih.

Ulasan Lengkap
 

Dalam masalah ini, apabila Anda memiliki bukti–bukti berupa; kuitansi pembayaran/pelunasan uang yang dikeluarkan resmi oleh pihak pengelola perumahan, perjanjian pengikatan jual beli rumah yang ditandatangani oleh wakil sah dari pihak pengelola perumahan sebagai penjual dan Anda sendiri sebagai pihak pembeli, dan bukti-bukti lainnya bila ada, maka kedudukan Anda sebagai pembeli yang beritikad baik sangat kuat.

 

Biasanya dalam perjanjian pengikatan tersebut, dijelaskan bahwa setelah dilaksanakan segala hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli, yang ditentukan dalam perjanjian tersebut terpenuhi, maka pihak pengelola perumahan akan mengurus proses pensertifikatan atas rumah dan tanah dalam kurun waktu tertentu, yang selanjutnya akan direalisasi dengan penandatanganan akta jual beli rumah dan tanah di depan Notaris/PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Pertanyaan saya, apakah Anda telah melakukan langkah-langkah seperti dijelaskan di atas?

 

Apabila Anda telah melakukan langkah tersebut di atas, sedangkan pihak pengelola perumahan ternyata ingkar janji terhadap perjanjian tersebut yaitu belum melakukan juga proses jual beli rumah/tanah termasuk penyerahan sertifikat rumah/tanah sedangkan Anda telah melunasi seluruh pembayaran, maka Anda sebagai pembeli yang beriktikad baik dilindungi oleh hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1338, alinea 3 (tiga) KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.

 

Selain itu, pihak pengelola perumahan telah melanggar Pasal 7 huruf a UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”), yang mengharuskan pihak pengelola perumahan sebagai pelaku usaha untuk beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Berdasarkan hal tersebut, Anda dapat mengajukan gugatan perdata pada pihak pengelola perumahan tersebut, siapapun pengelolanya. Apabila menjadi badan hukum yang baru karena pengelola yang barupun wajib bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi atau gugatan konsumen perumahan tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 UU Perlindungan Konsumen. Dan sebaiknya Anda membuat pengaduan atas masalah ini pada Yayasan Lembaga Konsumen untuk menghindari adanya korban-korban lain dari pengelola perumahan yang tidak bertanggungjawab dan merugikan konsumen tersebut.

 

Dasar hukum:

1.      Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23)