Selasa, 05 September 2017

Usaha Penukaran Valuta Asing

Usaha Penukaran Valuta Asing

Pertanyaan

Apabila ada perusahaan valuta asing yang tidak memiliki izin usaha dari BI, apa sanksinya dan diatur di dalam perundang-undangan yang mana? Terima kasih.

Ulasan Lengkap

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Tentang Valuta Asing” yang dibuat oleh Shanti Rachmadsyah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 22 September 2010.

 

Intisari:

 

 

Kami asumsikan perusahaan valuta asing yang Anda maksud adalah badan usaha bukan bank berbadan hukum Perseroan Terbatas yang melakukan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (“KUPVA”). Badan usaha ini merupakan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank atau dapat disebut Money Changer.

 

Badan usaha bukan bank yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia.

 

Bagi Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang menjalankan kegiatan usaha tanpa mendapatkan persetujuan/izin dari Bank Indonesia terlebih dahulu, dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

1.    Teguran tertulis;

2.    Kewajiban membayar;

3.    Penghentian kegiatan usaha; dan atau

4.    Pencabutan izin.

 

Dasar hukumnya adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/42/DKSP Tahun 2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Berdasarkan keterangan Anda, kami asumsikan perusahaan valuta asing yang Anda maksud adalah badan usaha bukan bank berbadan hukum Perseroan Terbatas yang melakukan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (“KUPVA”) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (“PBI 18/2016”).

 

Penyelenggara KUPVA

Badan usaha sebagaimana Anda sebutkan merupakan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank atau dapat disebut Money Changer. Penyelenggara KUPVA Bukan Bank atau dapat disebut Money Changer adalah badan usaha bukan bank berbadan hukum Perseroan Terbatas yang melakukan KUPVA. [1] Namun dalam konteks pertanyaan Anda, Money Changer tersebut tidak memliliki izin usaha penyelenggaraan KUPVA dari Bank Indonesia.

 

Kegiatan Usaha Penyelenggara KUPVA Bukan Bank

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/42/DKSP Tahun 2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (“SEBI 18/2016”), Penyelenggara KUPVA Bukan Bank ini adalah badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas bukan bank yang melakukan kegiatan usaha meliputi:[2]

1.    kegiatan penukaran yang dilakukan dengan mekanisme jual dan beli Uang Kertas Asing (“UKA”);

2.    pembelian Cek Pelawat; dan

3.    kegiatan usaha lain yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan KUPVA sepanjang telah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia.

 

Larangan Bagi Penyelenggara KUPVA Bukan Bank

Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dilarang:[3]

1.    bertindak sebagai agen penjual Cek Pelawat;

2.    melakukan kegiatan margin trading, spot, forward, swap, dan transaksi derivatif lainnya baik untuk kepentingan Nasabah maupun kepentingan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank;

3.    melakukan transaksi jual dan beli UKA serta pembelian Cek Pelawat dengan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang tidak memiliki izin dari Bank Indonesia;

4.    melakukan kegiatan penyelenggaraan transfer dana; dan

5.    melakukan kegiatan usaha lainnya (berupa kegiatan transaksi jual dan beli emas).[4]

 

Selain larangan–larangan di atas, Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dilarang:[5]

a.    menjadi pemilik penyelenggara KUPVA tidak berizin;

b.    melakukan kerja sama dengan penyelenggara KUPVA tidak berizin; dan

c.    melakukan kegiatan usaha melalui penyelenggara KUPVA tidak berizin.

 

Larangan ini berlaku untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.[6]

 

Izin Penyelenggaraan KUPVA

Badan usaha bukan bank yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia.[7]

 

Jadi, untuk dapat menjalankan usaha sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank, harus mendapatkan izin/persetujuan dari Bank Indonesia terlebih dahulu. Bagi Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang menjalankan kegiatan usaha tanpa mendapatkan persetujuan/izin dari Bank Indonesia terlebih dahulu, dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:[8]

1.    Teguran tertulis;

2.    Kewajiban membayar;

3.    Penghentian kegiatan usaha;

Sanksi penghentian kegiatan usaha diberlakukan terhadap:[9]

a.    Kegiatan jual dan beli UKA;

b.    Kegiatan pembelian Cek Pelawat; dan/atau

c.    Kegiatan usaha lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan usaha penukaran valuta asing;

4.    Pencabutan izin.

 

Dalam menerapkan sanksi administratif, Bank Indonesia mempertimbangkan:[10]

1.    Tingkat pelanggaran;

2.    Akibat yang ditimbulkan terhadap:

a.    Aspek perlindungan konsumen; dan/atau

b.    Aspek anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan/atau

3.    Faktor lainnya.

 

Selain untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, pengaturan mengenai perizinan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank oleh Bank Indonesia juga bertujuan untuk melindungi masyarakat pada umumnya. Masyarakat dapat dirugikan oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang tidak mengantongi izin dari Bank Indonesia karena Penyelenggara KUPVA Bukan Bank tidak berizin dapat menjadi sarana peredaran valuta asing palsu. Selain itu, Penyelenggara KUPVA Bukan Bank tidak berizin juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana kejahatan lain seperti misalnya pendanaan terorisme.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank;

2.    Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/42/DKSP Tahun 2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.

 



[1] Pasal 1 angka 5 PBI 18/2016

[2] Romawi I Huruf A SEBI 18/2016

[3] Pasal 6 PBI 18/2016

[4] Penjelasan Pasal 6 huruf e PBI 18/2016

[5] Pasal 7 ayat (1) PBI 18/2016

[6] Pasal 7 ayat (2) PBI 18/2016

[7] Pasal 11 ayat (1) PBI 18/2016 dan Romawi III Huruf A SEBI 18/2016

[8] Pasal 39 ayat (1) PBI 18/2016 dan Romawi XIII Huruf A SEBI 18/2016

[9] Romawi XIII Huruf E Angka 1 SEBI 18/2016

[10] Romawi XIII Huruf B SEBI 18/2016

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua