Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Apakah Somasi Itu? Yang dibuat oleh oleh Adi Condro Bawono, S.H., M.H. dan dipublikasikan pada Kamis, 9 Februari 2012.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

KLINIK TERKAIT

Bolehkah Karyawan Perusahaan Bertindak Melakukan Somasi?

22 Agt 2023

Sahkah Minta Stop Berlangganan Internet Hanya via E-mail?

21 Agt 2023

Perlukah Pakai Debt Collector Jika Debitur Tak Kunjung Lunasi Utang?

12 Agt 2011

Penyelesaian Kasus Sewa Menyewa Rumah

24 Mar 2011

Pengertian Somasi

Menjawab pertanyaan Anda yang pertama, menurut Yahya Harahap dalam buku Segi-Segi Hukum Perjanjian oleh Yahya Harahap (hal. 62), somasi adalah peringatan agar debitur melaksanakan kewajibannya sesuai dengan teguran atas kelalaian yang telah disampaikan kreditor kepadanya. Dalam somasi tersebut, kreditor menyatakan kehendaknya bahwa perjanjian harus dilaksanakan dalam batas waktu tertentu.

Selanjutnya, dasar hukum somasi dapat ditemukan dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Maka, dapat kami simpulkan bahwa surat perintah atau somasi dapat dijadikan dasar untuk menentukan pada saat kapan seorang debitur dinyatakan wanprestasi.

Anda dapat membaca lebih lanjut mengenai pengertian somasi dalam artikel Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya. Menyambung pertanyaan kedua Anda, apa hal yang dapat menimbulkan somasi? Berikut ulasannya.

Sebab yang Menimbulkan Pemberian Somasi

Pada dasarnya, pemberian somasi dilakukan sebagai upaya dari kreditor untuk memberitahukan, menegur dan memperingatkan kapan waktu paling lama debitur harus melaksanakan prestasinya.[1]

Baca juga: Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

Menurut Subekti, wanprestasi yang dilakukan oleh seorang debitur dapat berupa empat jenis, yaitu:[2]

1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sesuai seperti yang dijanjikan;
3. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dengan demikian, menurut hemat kami hal yang menyebabkan pemberian somasi adalah keadaan belum dilakukannya suatu prestasi oleh pihak debitur, sehingga pihak kreditor harus memperingatkan debitur untuk berprestasi dengan cara mengirimkan somasi.

Ketentuan Pemberian Somasi

Adapun menurut M. Khoidin dalam buku Tanggung Gugat Dalam Hukum Perdata (hal. 43), bentuk somasi meliputi:

1. Dengan surat perintah yang berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan, yakni juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya ia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut exploit juru sita.
2. Somasi yang dilakukan dengan akta sejenis yang dapat berupa akta di bawah tangan atau dengan akta notariil.
3. Somasi tersimpul dari perikatan itu sendiri, artinya sejak pembuatan perjanjian, kreditor sudah menentukan dalam akta perjanjian saat kapan adanya suatu wanprestasi dianggap telah terjadi.

Kemudian menjawab pertanyaan Anda yang ketiga, somasi atau teguran terhadap debitur yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan, akan tetapi untuk mempermudah pembuktian di hadapan hakim jika wanprestasi tersebut digugat ke pengadilan, maka pada umumnya somasi diberikan secara tertulis.[3] Sehingga, pada dasarnya tidak ada ketentuan spesifik yang mengatur bahwa pemberian somasi harus dilaksanakan secara lisan atau tertulis.

Sebagai informasi, dalam hal somasi diberikan secara tertulis dan dikirim sebagai peringatan agar pihak yang lalai memenuhi kewajibannya, setelah surat somasi tersebut disampaikan, pengirim somasi wajib membuat suatu berita acara penerimaan somasi kepada pihak calon tergugat (debitur). Hal tersebut bertujuan untuk membuktikan bahwa pengirim somasi telah beriktikad baik menyelesaikan perkaranya secara damai sebelum akhirnya berperkara di pengadilan. Kemudian, pembuatan berita acara ini juga memberikan penilaian permulaan kepada hakim bahwa calon tergugat beriktikad buruk.[4]

Akibat Hukum Jika Somasi Diabaikan

Berkaitan dengan pertanyaan Anda yang terakhir, disarikan dari artikel Langkah Jika Somasi Diabaikan yang Harus Diketahui, dalam menghadapi perkara somasi, jika wanprestasi digugat ke pengadilan, tergugat harus memenuhi panggilan persidangan. Karena pada dasarnya, somasi yang tidak dibalas menjadi salah satu bentuk tidak bertanggung jawab selama menyelesaikan perkara tertentu. Selain itu, jika somasi diabaikan dan penggugat menghadapi gugatan, maka pihak yang digugat harus mendatangi dan merespon pengadilan. Apabila tetap tidak hadir di persidangan, hakim akan memakai surat penggugat sebagai dasar.

Selain itu, menurut hemat kami, mengabaikan somasi dapat diartikan sebagai tindakan mengabaikan kewajiban melaksanakan prestasi. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hukum perdata dikenal tanggung gugat yang perlu dilakukan debitur karena wanprestasi yaitu:[5]

1. Membayar Kerugian yang Diderita oleh Pihak Lain

Mengenai pembayaran ganti rugi, hal ini sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1246 KUHPerdata bahwa bentuk penggantian kerugian yang dapat dituntut menurut undang-undang adalah biaya, kerugian, dan bunga.

Disarikan dari artikel Apakah Wanprestasi Sama dengan Penipuan?, biaya adalah segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan. Kemudian rugi merupakan kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditor yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Lalu, bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditor apabila debitur tidak lalai.

2. Pembatalan Perjanjian

Dengan adanya pembatalan perjanjian, maka situasi ini akan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan.[6]

3. Peralihan Risiko

Dalam hal risiko karena act of god atau force majeure dan mengakibatkan wanprestasi yang awalnya tidak beralih kepada debitur menjadi dapat dialihkan sepenuhnya kepada si pihak yang wanprestasi sebagai sanksi dari wanprestasi.[7]

4. Membayar Biaya Perkara

Sanksi ini hanya dapat dimintakan ketika sudah terbukti di persidangan, dengan adanya penetapan dari hakim sehingga debitur dapat membayar ganti rugi berupa uang yang timbul karena perselisihan dalam menyelesaikan sengketa.[8]

5. Paksaan untuk Pemenuhan Perjanjian Dengan atau Tanpa Disertai Pembayaran Ganti Rugi

Paksaan yang dimaksud adalah tuntutan yang diberikan agar seseorang melakukan suatu perjanjian.[9] Adapun pemberian ganti rugi disini akan bersifat efektif dilakukan jika salah satu pihak telah wanprestasi atau tidak melaksanakan prestasinya.[10]

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Referensi:

1. Baharian Rizky dan Husni Syawali. Pertanggungjawaban PT. Nindya Berlyn 1 Akibat Keterlambatan Pengiriman Barang Rotan kepada PT. Bariq Kemilau berdasarkan Surat Perjanjian No. 003/Surat Kontrak Kerja/VI/2021 Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bandung Conference Series: Law Studies, Vol. 2, No. 2, 2022;
2. Dermina Dalimunthe. Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Jurnal Al-Maqasid, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2017;
3. Ines Age Santika (et.al). Penyelesaian Sengketa Dan Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Antara PT Metro Batavia Dengan PT Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia. Jurnal Private Law, Edisi 07, Januari-Juni 2015;
4. Jonaedi Efendi. Kamus Istilah Hukum Populer. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016;
5. M. Khoidin. Tanggung Gugat dalam Hukum Perdata. Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2020;
6. Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis. Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian. Jurnal Mitra Manajemen, Vol. 7, No. 2, 2015;
7. Olga A. Pangkerego dan Roy V. Karamoy. Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jurnal Lex Privatum, Vol. X, No. 1, Januari 2022;
8. R. Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Pembimbing Masa, Cet. Ke-IV, 1979;
9. Taryana Soenanda. Kompilasi Hukum Perikatan: Dalam rangka memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 tahun. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001;
10. Yahya Harahap. Segi-segi Hukum Perjanjian. Bandung : Alumni, 2006.