Jumat, 12 August 2011

Jangka Waktu Pengajuan Rencana Perdamaian oleh Debitor Pailit

Jangka Waktu Pengajuan Rencana Perdamaian oleh Debitor Pailit

Pertanyaan

Apakah perdamaian bisa dilakukan setelah adanya putusan MA yang menolak kasasi debitor pailit?

Ulasan Lengkap

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU KPKPU”) menjamin hak Debitor Pailit untuk dapat menawarkan suatu perdamaian kepada semua Kreditor (lihat Pasal 144 UU KPKPU).

 

Akan tetapi, rencana perdamaian itu harus diajukan oleh Debitor Pailit paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang dengan menyediakannya di Kepaniteraan Pengadilan Niaga. Dan rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan diambil keputusan segera setelah selesainya pencocokan piutang (lihat Pasal 145 ayat [1] UU KPKPU). Dengan kata lain, rencana perdamaian ini diajukan setelah adanya putusan pailit terhadap Debitor oleh Pengadilan Niaga. Simak juga artikel Actio Pauliana dan Perdamaian Dalam Kepailitan.

 

Memang Debitor Pailit diberikan hak untuk melakukan upaya hukum yaitu kasasi ke Mahkamah Agung (lihat Pasal 11 ayat [1] UU KPKPU). Tapi, permohonan kasasi ini diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit (lihat Pasal 11 ayat [2] UU KPKPU).

 

Hal ini berarti rencana perdamaian tidak lagi dapat diajukan setelah ada putusan dari Mahkamah Agung yang menolak kasasi yang diajukan oleh Debitor Pailit. Karena jangka waktu untuk pengajuan rencana perdamaian telah lewat.

 

Demikian pula ditegaskan oleh advokat Bobby Rahman Manalu dari Fredrik J. Pinakunary Law Offices. Menurutnya, perdamaian hanya boleh dilakukan setelah putusan pailit dijatuhkan. Dan juga ada tenggat waktunya untuk Debitor Pailit dapat mengajukan perdamaian.

 

Jadi, perdamaian tidak bisa dilakukan setelah ada putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi Debitor Pailit.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar Hukum:

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua