Jumat, 02 June 2006

Praperadilan (2)

Praperadilan (2)

Pertanyaan

Apakah kepala lembaga pemasyarakatan dapat dikatakan subyek tergugat dalam kasus praperadilan karena tidak mengeluarkan tahanan yang sudah habis masa penahananya?Dan dasar hukumnya? Terimakasih.

Ulasan Lengkap

Dalam kasus saudara tidak menyebutkan apakah kasusnya sudah mulai disidangkan di pengadilan negeri atau belum, karena bila hal ini terjadi, maka konsep praperadilan tidak dapat dipakai untuk mempersoalkan tahanan yang belum dikeluarkan oleh kepala lembaga pemasyarakatan.

 

Mari kita lihat tentang konsep penahanan terlebih dahulu. Berdasarkan KUHAP sebelum diajukan ke Pengadilan, jangka waktu penahanan tersangka, adalah sebagai berikut:

a.  Pasal 24:

-      Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik paling lama 20 (dua puluh) hari;

-      Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 40 (empat puluh) hari;

-      Tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhirnya waktu penahanan, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi;

-      Setelah waktu 50 (lima puluh) hari, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

 

b.   Pasal 25:

-      Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum hanya berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari;

-      Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari;

-      Tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhirnya waktu penahanan, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi;

-      Setelah waktu 50 (lima puluh) hari, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

 

Berdasarkan pada Pasal 77 KUHAP pada pokoknya praperadilan diajukan untuk hal-hla yang meliputi sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan. Dengan demikian, maka subyek yang dapat dikenakan adalah penyelidik, penyidik dan penuntut umum.

 

KUHAP tidak menyebutkan bila sitergugat masih ditahan dalam tahanan sedang masa tahanan (lihat jangka waktu diatas) sudah terlampui, apakah kepala lembaga pemasyarakatan dapat dijadikan subjek praperadilan. Menurut kami, disini kepala lembaga pemasyarakatan hanya menjalankan fungsi yang bersifat administratif dalam hal penahanan (baik itu sewaktu masa penyelidikan, penyidikan atau penuntutan). Yang berwenang dan bertanggungjawab adalah si penyelidik, penyidik atau penuntut umum, sehingga mereka inilah yang dijadikan subjek dalam lembaga praperadilan.

 

Bila hendak mempermasalahkan soal lampaunya masa penahanan, maka yang harus diperhatikan adalah pada tingkatan mana, apakah pada tingkatan penyidikan atau pada tingkatan penuntutan. Pada tingkatan penyidikan, maka yang menjadi subjeknya adalah penyidik, dan bila pada tingkatan penuntutan, maka jaksalah yang menjadi subjeknya.

 

Demikianlah semoga bermanfaat.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Bung Pokrol
MITRA : Bung Pokrol
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua