Izin Advokat

Bacaan 3 Menit
Izin Advokat
Pertanyaan

Dengan adanya Undang-Undang Advokat apa untung dan ruginya tidak memiliki kartu izin advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat? khususnya advokat yang diangkat setelah mengikuti aturan-aturan dalam undang-undang advokat. apakah dengan tidak adanya izin advokat maka seorang sarjana hukum tidak dapat melakukan pekerjaan sebagai seorang ahli hukum? Terima kasih banyak atas penjelasan dari hukumonline. Semoga dapat banyak membantu.

Ulasan Lengkap

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan yang telah memenuhi persyaratan dalam Undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”) (Pasal 1 Angka 1).

 

Pengertian pekerjaan ahli hukum sendiri sebenarnya tidak dijelaskan dalam UU Advokat. Namun penafsiran kami, pekerjaan seorang ahli hukum yang anda maksud tentunya adalah dalam rangka memberikan konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya.

 

UU Advokat membatasi pekerjaan untuk memberikan konsultasi hukum dan bantuan hukum termasuk menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum diperuntukan terbatas hanya untuk profesi advokat (Pasal 1 Angka 2 UU Advokat).

 

Namun dalam prakteknya untuk pekerjaan pemberian konsultasi hukum dan bantuan hukum yang tidak terkait dengan litigasi pengadilan, dapat dilakukan oleh sarjana hukum yang tidak memegang izin atau lisensi advokat.

 

Bentuk izin advokat, mengacu kepada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07/SEK/01/I/2007 tertanggal 11 Januari 2007, adalah berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Nasional PERADI yang menggantikan KTPA yang dikeluarkan oleh Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) sebelumnya.

 

Sebenarnya UU Advokat telah mengatur soal sanksi pidana terhadap setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat tetapi bukan advokat, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU Advokat. Namun, selanjutnya ketentuan Pasal tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya No. 006/PUU-II/2004.

 

Jadi, untung rugi Anda tidak memiliki izin advokat adalah sebagai berikut:

 
Keuntungan:
 

a.      Anda tidak tunduk dalam ketentuan UU Advokat terutama terhadap hal-hal yang menyangkut kode etik profesi;

 

b.      Anda tetap dapat memberikan jasa hukum di luar jasa hukum litigasi pengadilan.

 
Kerugian:
 

a.      Anda tidak dapat memberikan jasa hukum secara litigasi yang meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia;

 

b.      Anda tidak memiliki status sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum;

 

c.      Anda tidak memiliki hak imunitas yang dimiliki oleh profesi advokat.

 
 

Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat