Jumat, 12 August 2011

Perlukah Pakai Debt Collector Jika Debitur Tak Kunjung Lunasi Utang?

Perlukah Pakai Debt Collector Jika Debitur Tak Kunjung Lunasi Utang?

Pertanyaan

Ada seorang pemilik pabrik kayu di Pontianak yang kantornya terletak di dekat Stasiun kota. Beliau memiliki utang kepada saya sebesar kurang lebih Rp600 juta dan sudah 5 tahun masih belum dilunasi. Bukti-bukti yang saya pegang adalah 2 lembar cek kosong dan bukti tanda terima barang. Apakah dengan kasus begini ini dapat dianggap sebagai penipuan? Apakah saya bisa mengadukan hal tersebut ke pengadilan? Selama ini cara pembayaran yang dilakukan beliau adalah dengan mentransfer Rp2-3 juta perbulan dan sekarang sudah terhenti selama 1 tahun. Saldo terakhir adalah sebesar Rp408 juta. Apakah saya perlu memakai jasa debt collector? Terima kasih.

Ulasan Lengkap

Pada dasarnya, utang piutang termasuk dalam ranah hukum perdata. Kami asumsikan Anda terikat perjanjian jual beli dengan pemilik pabrik kayu tersebut sehingga timbul kewajiban pembayaran tersebut.

 

Kegagalan pembayaran utang dapat digugat ke pengadilan dengan gugatan wanprestasi (ingkar janji). Wanprestasi adalah keadaan apabila salah satu pihak di dalam satu perjanjian tidak melaksanakan prestasi atau kewajibannya (dalam hal ini utang) dan bukan karena keadaan memaksa (overmacht). Simak Doktrin Gugatan Wanprestasi dan PMH.

 

Apabila seseorang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian, maka kewajiban pihak tersebut untuk melaksanakan atau mentaatinya. Apabila dia tidak memenuhi kewajiban seperti yang diperjanjikan, maka dia dikatakan wanprestasi. Atas wanprestasi tersebut Anda dapat menuntut:

a.   Pemenuhan perikatan;

b.   Pemenuhan perikatan dan ganti rugi;

c.   Ganti rugi;

d.   Pembatalan persetujuan timbal balik;

e.   Pembatalan perikatan dan ganti rugi.

 

Untuk dapat menuntut hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Anda harus memenuhi syarat dengan terlebih dahulu menyatakan kelalaian pihak pembeli dengan mengirimkan somasi. Somasi tersebut berisi tentang teguran atas tidak dilaksanakannya kewajiban pihak pembeli serta sanksi yang Anda tuntut. Bila somasi tidak dihiraukan, Anda dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri karena debitur (pemilik pabrik) tidak mau melunasi utangnya. Simak juga;

-         Doktrin Gugatan Wanprestasi dan PMH;dan

-         Apakah Kasus Wanprestasi Bisa Dilaporkan Jadi Penipuan?

 

Anda menyebutkan pula adanya cek kosong. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong, adalah:

 

Cek/Bilyet Giro Kosong adalah Cek/Bilyet Giro yang diunjukkan dan ditolak Tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh Penarik karena saldo tidak cukup atau Rekening telah ditutup

 

Akan tetapi, dalam kasus Anda juga ada unsur tindak pidana(terkait dengan pemberian cek kosong), yaitu penipuan, yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”):

 

Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan pernyataan-pernyataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun.

 

Jadi, dari yang Anda ceritakan, masalah Anda bisa dikategorikan sebagai kasus perdata, namun juga bisa diadukan sebagai kasus pidana. Anda bisa mengajukan gugatan secara perdata karena wanprestasi ke Pengadilan Negeri, jika si debitur tak mengindahkan somasi Anda. Selain itu, Anda juga dapat melaporkan pemilik pabrik tersebut ke kepolisian atas dasar dugaan penipuan.

 

Mengenai penggunaan debt collector atau penagih utang, sebenarnya tidak dilarang penagihan utang dengan menggunakan jasa debt collector. Yang dilarang adalah apabila debt collector tersebut memakai cara-cara kekerasan. Lebih jauh, simak Dasar Hukum Adanya Debt Collector.

 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:

1.      Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73)

2.      Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua