Senin, 04 October 2010

Kasus yang Sama Dilaporkan pada Dua Kantor Polisi Berbeda

Kasus yang Sama Dilaporkan pada Dua Kantor Polisi Berbeda

Pertanyaan

B dilaporkan oleh A ke Kantor Polisi Resort Kota yang dituduh telah melakukan penipuan/penggelapan. Setelah Penyidik Kepolisian Resort Kota melakukan pemeriksaan ternyata B tidak terbukti melakukan tindak pidana penipuan/penggelapan sebagaimana yang telah dituduhkan oleh A, dengan akhir kata kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara damai dengan Surat Perjanjian Damai. Setelah setahun berlalu A merasa dirugikan dengan Surat Perjanjian Damai tersebut, kemudian A melaporkan kembali kasus yang sama ke Kantor Polsek dengan menggunakan bantuan Pengacara. Diduga ada konspirasi antara A(pengusaha) dan Pengacaranya dengan pihak Polsek untuk menjerat B (pengusaha). Apakah upaya yang harus dilakukan B?

Ulasan Lengkap

 

Seperti Anda sebutkan dalam pertanyaan, dari penyidik telah dinyatakan bahwa B tidak melakukan tindak pidana penipuan. Bila ini benar, seharusnya dari pihak kepolisian mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (“SP3”) atas nama B. Hal ini sesuai dengan pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu dalam hal penyidikan dihentikan karena tidak terjadi tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Jadi, sebaiknya yang dilakukan oleh B adalah menunjukkan SP3 dari kepolisian untuk membuktikan bahwa sebelumya B sudah pernah dinyatakan tidak melakukan tindak pidana tersebut.

 
Demikian jawaban singkat dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua