Izin Pertambangan Pihak Asing

Bacaan 4 Menit
Izin Pertambangan Pihak Asing
Pertanyaan

Perusahaan tempat saya bekerja tidak lama lagi akan mengadakan kerja sama dengan perusahaan asing dalam hal melakukan operasional penambangan batubara. Rencananya perusahaan asing tersebut menginginkan 90% kepemilikan saham dan mengusahakan izin PKP2B (bukan kontrak karya) dalam operasionalnya nanti, sementara perusahaan kami hanya mendapat jatah minoritas. Pertanyaannya: Apakah dibenarkan PMA dengan kepemilikan mayoritas melakukan penambangan dengan izin seperti tersebut di atas? Apakah yang harus perusahaan asing tersebut persiapkan sebelum bergabung dengan perusahaan kami? Terima kasih

Ulasan Lengkap

 

Yang pertama harus diperhatikan tentu apakah ada pembatasan bagi investor asing untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan batubara. Pembatasan ini dapat dicek dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (“Perpres DNI”). Dalam Perpres DNI ini tidak ada pembatasan bagi investasi asing untuk penambangan batubara, oleh karena itu boleh saja kepemilikan investor asingnya sebesar 90%. Yang harus perusahaan tersebut lakukan adalah mendapatkan izin dari BKPM. Mengenai prosedur izin dari BKPM ini pernah dibahas dalam jawaban ini.

 

Yang harus diingat adalah Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UUPM”). Menurut pasal 5 ayat (2) UUPM, penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas (“PT”). Jadi, nantinya bentuk usaha Anda dan investor asing tersebut harus berupa PT.

 

Kemudian, harus diingat juga bahwa ada ketentuan divestasi bagi investor asing di bidang pertambangan. Pasal 112 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) mengatur bahwa setelah 5 tahun berproduksi, badan usaha pemegang izin usaha pertambangan yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham. Divestasi ini dilakukan pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional. Pasal 97 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) selanjutnya mengatur besaran saham yang harus didivestasi, yaitu sehingga sahamnya paling sedikit 20% (dua puluh persen) dimiliki peserta Indonesia. Jadi, walaupun saat ini investor asing Anda diperbolehkan untuk memegang saham sebesar 90%, namun 5 tahun sesudah berproduksi nanti investor tersebut wajib melakukan divestasi saham sehingga saham investor asing tersebut menjadi maksimal 80%.

 

Semenjak diberlakukannya UU Minerba, usaha pertambangan tidak lagi dilakukan berdasarkan Kontrak Karya ataupun PKP2B, melainkan berdasar Izin Usaha Pertambangan (“IUP”). Menurut pasal 1 angka 7 UU Minerba, IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. IUP terdiri atas dua tahap yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan (lihat pasal 1 angka 8 UU Minerba). Sedangkan, IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. Kedua IUP tersebut diberikan setelah perusahaan tersebut memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), yaitu wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP (lihat pasal 6 ayat [4] PP No. 23/2010). Kemudian, di dalam pasal 8 ayat (3) PP 23/2010 dinyatakan bahwa WIUP diperoleh melalui cara lelang.

 

Demikian penjelasan singkat kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar hukum:

1.      Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

2.      Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

3.      Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

4.      Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

Punya Masalah Hukum Yang Sedang Dihadapi?
Mulai dari Rp 30.000
Powered By Justika