Kamis, 17 Juni 2010

Tanggung Jawab Kerusakan dan Bencana

Tanggung Jawab Kerusakan dan Bencana

Pertanyaan

Bagaimana aturan hukum bagi perusahaan yang melakukan kerusakan lingkungan kalau dilihat, misal dalam kasus asap & kebakaran hutan, kasus lumpur Sidoarjo & pencemaran akibat penambangan?

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Hubungi konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau, pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Ulasan Lengkap

Menurut pasal 87 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH):

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”

 

Berdasarkan pasal tersebut, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan (perusahaan/badan hukum) yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tersebut memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan, sejauh terbukti telah melakukan perbuatan pencemaran dan/atau perusakan. Pembuktian tersebut baik itu nyata adanya hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian (liability based on faults) maupun tanpa perlu pembuktian unsure kesalahan (liability without faults/strict liability) (Pasal 88 UUPPLH).

 

Ketentuan ini menjadi landasan bagi si pemilik hak untuk mengajukan tuntutan apabila haknya dilanggar oleh mereka yang melakukan perusakan dan/atau pencemaran. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam UU bahwa Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (Pasal 65 ayat [5] UUPPLH) dan setiap orang yang memperjuangkan hak tersebut tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata (Pasal 66 UUPPLH). Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang terjadi dapat ditempuh melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan dan pilihan penyelesaiannya dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Namun demikian, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak ataupun para pihak yang bersengketa (Pasal 84 ayat [3] UUPPLH).

 

Pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau ADR (Alternative Dispute Resolution) dapat berupa mediasi dan arbitrase ataupun lembaga penyedia jasa penyelesaian lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak memihak (Pasal 85 dan Pasal 86 UUPPLH). Di samping mekanisme ADR, diatur pula instrumen hukum  gugatan perdata (Pasal 87 – Pasal 89 UUPPLH), instrumen hukum administrasi (Pasal 71 - Pasal 83 UUPPLH) dan instrumen hukum pidana (Pasal 94 - Pasal 120 UUPPLH). Penegakan hukum pidana dalam UU ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan hukum pidana dan pengaturan tindak pidana korporasi.

 

Namun demikian, penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium (upaya terakhir) yang mewajbkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya hukum terakhir setelah penerapan penegakan hukum adminsitrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan.

 

UUPPLH ini lebih mengatur secara jelas dan tegas mengenai penegakan hukum lingkungan dibandingkan UU lingkungan sebelumnya (UU No. 23 Tahun 1997). Di samping itu, terdapat perluasan kewenangan dalam pengajuan gugatan di dalam pengadilan (legal standing) yang dapat dilakukan oleh gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan,ataupun hak gugat pemerintah yang memberikan keleluasaan dalam memperjuangkan hak lingkungan. Oleh sebab itu, segala tindak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan dapat secara jelas dan tegas dikenai sanksi oleh berbagai instrumen hukum.

 

Demikian sejauh yang kami tahu. Semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang P,erlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau siap membantu Anda. Pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Rifanni Sari
MITRA : Bung Pokrol
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua