Rabu, 23 Juni 2010

PHK Pekerja Sakit Jiwa

PHK Pekerja Sakit Jiwa

Pertanyaan

Di perusahaan di mana saya bekerja terdapat 2 orang sakit jiwa kambuhan. Bagaimana cara PHK kedua orang itu menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sulitnya yang kami hadapi adalah penyakit tersebut kadang datang kadang sehat, sehingga untuk memenuhi ketentuan 12 bulan secara terus-menerus tidak terpenuhi. Mohon sarannya. Terima kasih.

Ulasan Lengkap

Berdasarkan pasal 153 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003), pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena pekerja berhalangan masuk kerja disebabkan – mengalami – sakit sesuai keterangan dokter dalam kurun waktu maksimal 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus. Dalam butir ke-5 Surat Edaran Menakertrans No. SE-01/Men/1981 dijelaskan bahwa termasuk dalam pengertian sakit terus-menerus, adalah penyakit menahun atau berkepanjangan (kronis), demikian juga apabila pekerja/buruh yang setelah sakit lama mampu bekerja kembali tetapi dalam waktu 4 (empat) minggu sakit kembali. Dengan demikian, apabila memenuhi kriteria sebagaimana tersebut, penyakit jiwa yang dialami teman sekerja Saudara, dapat dikatagorikan sebagai sakit menahun dan berkepanjangan.

 

Hak upah bagi pekerja/buruh yang sakit menahun atau berkepanjangan, diatur dalam pasal 93 ayat (3) jo. ayat (1) dan ayat (2) huruf a. UU No. 13/2003, yakni berjenjang sebagai berikut :

-        4 bulan pertama, dibayar 100% dari upah;

-        4 bulan kedua, dibayar 75% dari upah;

-        4 bulan ketiga, dibayar 50% dari upah;

-        bulan-bulan selanjutnya, dibayar 25% dari upah, sebelum PHK dilakukan.

 

Walaupun pada dasarnya dilarang mem-PHK terhadap pekerja yang menderita sakit, namun secara a contrario, berdasarkan pasal 153 ayat (1) huruf a UU No. 13/2003, pekerja/buruh yang mengalami sakit menahun/berkepanjangan (termasuk sakit jiwa) sebagai mana tersebut, dapat di-PHK setelah – sakitnya – melampaui waktu 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus, kecuali disepakati lain oleh para pihak.

 

Bagaimana cara mem-PHK dan apa serta berapa hak “pesangon” pekerja yang PHK karena sakit (termasuk sakit jiwa)? Undang-Undang tidak mengatur mekanisme dan hak-hak PHK bagi pekerja yang sakit menahun/berkepanjangan, akan tetapi merujuk pada ketentuan pasal 151 ayat (2) UU No. 13/2003, bahwa setiap pengakhiran hubungan kerja wajib dirundingkan, termasuk merundingkan “pesangon” atau “hak-hak” yang harus diperoleh pekerja yang bersangkutan. Oleh karena itu, saran kami untuk melakukan PHK dimaksud (bila memenuhi kriteria), rundingkanlah dengan yang bersangkutan (atau melalui lembaga pengampuan atau curatele untuk sakit jiwa). Bila ada kesepakatan, kemudian dibuat PB (persetujuan bersama) untuk menguatkan aspek hukumnya.

 

Demikian opini dan saran kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

1.   Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2.   Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah

3.   Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE-01/Me/1982 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.

 

Simak dan dapatkan tanya-jawab seputar Hukum tenaga kerja lainnya dalam buku “53 Tanya Jawab Seputar Tenaga Kerja” (hukumonline dan Visimedia) yang telah beredar di toko-toko buku.

 

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Umar Kasim
MITRA : INDOLaw
E-mail: [email protected] | Twitter: @markas_twet
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua