Di Usia Berapa Anak Boleh Dipekerjakan?

Bacaan 6 Menit
Di Usia Berapa Anak Boleh Dipekerjakan?
Pertanyaan
Berapa usia minimum tenaga kerja anak yang dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga? Di mana kami dapat mengurus perizinan membuka Lembaga Pelatihan Kerja (“LPK”) untuk melatih baby sitter? Terima kasih sebelumnya.
Ulasan Lengkap
 
Artikel ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Usia Minimum Kerja yang dibuat oleh Umar Kasim dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 23 Juli 2010.
 
Ketentuan Mempekerjakan Anak
Merujuk pada Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun.
 
Pada dasarnya, pengusaha (pemberi kerja) dilarang mempekerjakan anak.[1] Namun hal tersebut dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 sampai dengan 15 tahun, yang dapat dipekerjakan untuk pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan kesehatan, fisik, dan mental serta sosial si anak.[2]
 
Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengusaha jika ingin mempekerjakan anak untuk pekerjaan ringan tersebut adalah sebagai berikut:[3]
  1. ada izin tertulis dari orang tua/walinya;
  2. adanya perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan orang tua/wali si anak;
  3. waktu kerja maksimal 3 jam;
  4. hanya boleh dipekerjakan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
  5. pemberi kerja harus menjaga keselamatan dan kesehatan kerja (K3) si anak;
  6. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
  7. anak menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 
Patut diperhatikan, syarat-syarat mengenai izin dari orang tua/wali, adanya perjanjian kerja dan hubungan kerja serta keharusan membayar upah sesuai ketentuan yang berlaku dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya (huisvlijt atau home industry).
 
Sebagai tambahan, anak yang berusia 15 tahun atau lebih sudah boleh dipekerjakan.[4] Namun, patut diperhatikan bahwa anak di bawah usia 18 tahun tidak boleh dipekerjakan pada pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral si anak.[5] Adapun jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral tersebut dapat Anda simak lebih lanjut dalam Lampiran Kepmenakertrans 235/2003.
 
  1. segala bentuk perbudakan atau praktek-praktek sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja ijon (debt bondage) dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengarahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
  2. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
  3. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
  4. pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, atau moral anak-anak.
Apabila anak telah berusia 18 tahun, ia sudah dapat bekerja secara umum dan normal sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi kerja atau profesi yang ia miliki.
 
Dalam hal ini, apabila Anda hendak mempekerjakan anak sebagai pembantu rumah tangga, Anda harus memastikan bahwa anak yang dipekerjakan tersebut secara hukum diperbolehkan untuk dipekerjakan dan menjamin hak-hak anak sebagaimana yang kami jelaskan di atas.
 
Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja
Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.[7]
 
Pelatihan kerja diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (“LPK”) yang terdiri dari:[8]
  1. LPK pemerintah;
  2. LPK swasta; dan
  3. LPK perusahaan.

Berkaitan dengan pertanyaan Anda, kami mengasumsikan bahwa LPK yang Anda maksud adalah LPK swasta. Penyelenggara LPK wajib memenuhi persyaratan berikut ini:[9]
  1. tersedianya tenaga kepelatihan;
  2. adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan;
  3. tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja; dan
  4. tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja.
 
Terkait perizinan, LPK swasta wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.[10] Namun, jika terdapat penyertaan modal asing dalam LPK swasta yang hendak Anda dirikan, maka perizinan berusaha diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.[11] Nantinya, LPK swasta yang telah memperoleh izin dapat memperoleh akreditasi dari lembaga akreditasi.[12]
 
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 

[1] Pasal 68 UU Ketenagakerjaan
[2] Pasal 69 ayat (1) UU Ketenagakerjaan
[3] Pasal 69 ayat (2) UU Ketenagakerjaan
[6] Pasal 3 Lampiran UU 1/2000
[7] Pasal 1 angka 9 UU Ketenagakerjaan
[8] Pasal 81 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 13 ayat (1) UU Ketenagakerjaan
[9] Pasal 15 UU Ketenagakerjaan
[10] Pasal 81 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 14 ayat (1) UU Ketenagakerjaan
[11] Pasal 81 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 14 ayat (2) UU Ketenagakerjaan
[12] Pasal 16 ayat (1) UU Ketenagakerjaan