Jumat, 08 April 2011

Debt Collector Menyita Barang Milik Debitur

Debt Collector Menyita Barang Milik Debitur

Pertanyaan

Langsung saja, teman saya sekarang ini sedang menghadapi masalah. Bapak dari teman saya berhutang kepada Mr. H tetapi uangnya digunakan untuk keperluan yang tidak tahu untuk apa. Dan si bapak berhutang tanpa sepengetahuan seluruh keluarga kecuali dia sendiri. Lalu, belakangan ini ada debt collector yang berdatangan. Saya ingin tanya tentang hukum yang berlaku. Apakah si debt collector berhak untuk menyita barang-barang yang ada di rumahnya itu sedangkan keluarga tidak tahu-menahu akan utang tersebut? Terima kasih sebelumnya.

Ulasan Lengkap

Pada dasarnya penagih utang atau debt collector bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh pemberi hutang atau kreditur untuk menagih utang kepada pengutang atau debiturnya. Perjanjian pemberian kuasa ini diatur dalam KUHPerdata. Mengenai apa itu kuasa Anda dapat membaca lebih lanjut dalam artikel “Kuasa Umum atau Kuasa Khusus”.

 

Mengenai masalah yang Anda tanyakan, menurut advokat Alexander Lay dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi, debt collector yang mendapat kuasa menagih utang dari kreditur tidak boleh menyita paksa barang-barang milik debitur. Alex menyatakan bahwa pada prinsipnya penyitaan barang-barang milik debitur yang wanprestasi hanya bisa dilakukan atas dasar putusan pengadilan.

 

Terlebih lagi, Alex menambahkan, barang-barang yang terdapat di dalam rumah tersebut boleh jadi statusnya adalah harta bersama yaitu dimiliki bersama dengan istrinya. Seperti diketahui, dalam suatu perkawinan terjadi percampuran harta, kecuali dalam hal adanya perjanjian kawin yaitu perjanjian pisah harta (prenuptial agreement). Demikian ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

 

Kemudian, jika debt collector tersebut tetap menyita atau mengambil secara paksa barang-barang milik debitur secara melawan hukum maka yang bersangkutan atau keluarganya dapat melaporkan debt collector tersebut ke polisi. Perbuatan debt collector tersebut dapat dijerat dengan Pasal 362 KUHP tentang pencurian atau jika dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan maka bisa dijerat dengan Pasal 365 ayat (1) KUHP.

 

Lepas dari itu, Bapak dari teman Anda tersebut tetap wajib melunasi hutang-hutangnya kepada Mr. H selaku kreditur. Jika tidak maka kreditur berhak mengajukan somasi dan menggugat yang bersangkutan ke pengadilan atas dasar wanprestasi. Menurut Pasal 1267 KUHPerdata, salah satu hal yang dapat dituntut dari pihak yang wanprestasi, yaitu pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian. Ganti kerugian tersebut terdiri dari tiga unsur, yaitu biaya, rugi, dan bunga.

 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 

*Catatan: Klinik Hukum meminta pendapat Alexander Lay melalui hubungan telepon pada Jumat 8 April 2011.

 
Dasar hukum:

1.      Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23)

2.      Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht, Staatsblad 1915 No. 732)

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Amrie Hakim, S.H.
MITRA : Si Pokrol
Amrie Hakim menyelesaikan program S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 2000. Pada tahun itu juga dia bergabung dengan hukumonline.com sebagai peneliti, kemudian menjadi jurnalis sampai dengan 2005. Setelah beberapa tahun bekerja di tempat lain, pada 2008 Amrie kembali berkarya di hukumonline.com sebagai Pengelola dan Editor Klinik Hukum. Saat ini, Amrie menjabat sebagai News & Content Director.   Di saat senggang dia mengisi waktunya dengan membaca, menonton film, menulis, dan bersantai bersama keluarga. Amrie menggemari novel-novel hukum dan kriminal.   Follow Amrie di twitter: @amriehakim
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua