Kamis, 01 Juli 2010

Tunjangan Kesehatan

Tunjangan Kesehatan

Pertanyaan

Saya bekerja pada perusahaan asing Singapore (representative office). Saat ini, saya merasa apa yang diberikan perusahaan di mana saya bekerja berupa tunjangan kesehatan adalah sangat minim. Apa saja yang menjadi tunjangan kesehatan bagi karyawan, apakah hanya mencakup sebatas jamsostek saja? Karena untuk jaman susah sekarang ini, Jamsostek tidak bisa meng-cover pengobatan yang mahal. Apakah tunjangan kesehatan seperti pemberian batas reimbursement pengobatan kepada karyawan mempunyai dasar hukum ataukah hanya sebatas kebijakan perusahaan sehingga perusahaan bisa semena-mena memberikan minim tunjangan kesehatan kepada karyawan. Kedua adalah apakah kenaikan gaji karyawan per tahun mempunyai dasar hukum yang berlaku?

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Hubungi konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau, pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Ulasan Lengkap

1.   Besarnya jaminan pemeliharaan kesehatan (atau istilah Saudara, tunjangan kesehatan) bagi pekerja/buruh (karyawan) di suatu perusahaan, ditentukan dari keikutsertaan perusahaan dalam program jamsostek, atau tidak.

Apabila perusahaan mengikutsertakan karyawan-nya pada program jamsostek, maka tunjangan kesehatan karyawan ditanggung oleh PT. Jamsostek (Persero) sesuai ketentuan (coverage-nya). Sebaliknya, apabila perusahaan tidak mengikutsertakan karyawannya pada program jamsostek, maka tunjangan kesehatan karyawan, sesuai kebijakan perusahaan, dengan ketentuan nilainya tidak boleh kurang dari paket  jaminan pemeliharaan kesehatan dasar (JPK-Dasar) yang seharusnya diperoleh karyawan bila diikut-sertakan dalam program jamsostek (pasal 16 ayat [2] UU No. 3/1992 jo. pasal 33 ayat [2] PP No. 14/1993).

Pada dasarnya, semua program jamsostek wajib diikuti oleh perusahaan (pasal 4 ayat [1] UU No. 3/1992). Namun, khusus untuk program jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK), boleh tidak diikuti (oleh perusahaan) di PT. Jamsostek (Persero), sepanjang perusahaan telah menyelenggarakan (memberikan) jamianan pemeliharaan kesehatan dengan manfaat lebih baik dari paket JPK-Dasar PT. Jamsostek (Persero) (pasal 2 ayat [4] PP No. 14/1992).

Paket JPK-Dasar PT. Jamsostek (Persero), meliputi

-        pelayanan kesehatan, sekurang-kurangnya mencakup kepesertaan seluruh tenaga kerja (karyawan) -- baik laki-laki maupun wanita -- dan keluarga, yang terdiri dari suami/isteri dan anak yang sah (sebanyak-banyaknya 3 orang), mencakup anak kandung, anak angkat dan anak tiri, dengan ketentuan sampai batas usia 21 tahun dan/atau belum bekerja dan belum menikah.

-        Paket JPK-Dasar Jamsostek sekurang-kurangnya terdiri dari: rawat jalan tingkat pertama, rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap, pemeriksaan kehamilan dan persalinan, penunjang dignostik, pelayanan khusus, dan gawat darurat, dan

-        pelaksana pelayanan kesehatan yang ditunjuk harus memiliki izin (registered / legal)

(Permenaker No. Per-01/Men/1998)

Salah satu kebijakan perusahaan dalam bentuk pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan dengan manfaat lebih baik dari paket jaminan pemeliharaan kesehatan dasar (JPK-Dasar) PT. Jamsostek (Persero), adalah pelayanan kesehatan di suatu Pelaksana Pelayanan Kesehatan dengan cara melakukan reimbursement terhadap seluruh biaya pemeliharaan kesehatan yang –telah- dibayarkan oleh pekerja (berdasarkan pasal 2 ayat [4] PP No. 14/1992 tersebut di atas).

2.   Undang-Undang mengatur upah minimum sebagai social safety net guna memenuhi penghidupan yang layak bagi pekerja pada jabatan terendah dan pada tahun pertama (masa kerja 0 tahun). Sedangkan, peninjauan atau penentuan upah untuk jenjang jabatan yang lebih tinggi dan/atau untuk tahun-tahun berikutnya, dilakukan secara berkala atas dasar kesepakatan, dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan tingkat produktivitas karyawan (pasal 89 ayat [2] UU No. 13/2003 jo. pasal 13 ayat [2] dan ayat [3] Permenaker No. Per-01/Men/1999 dan pasal 92 ayat [2] UU No.13/2003).

Demikian opini kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1.   Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2.   Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1992 tentang Penyelengaraan Program Jamsostek sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 1 Tahun 2009.

3.   Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-226/Men/2000

4.   Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/Men/1998 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Dengan Manfaat Lebih Baik Dari Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

 

Simak dan dapatkan tanya-jawab seputar Hukum tenaga kerja lainnya dalam buku “53 Tanya Jawab Seputar Tenaga Kerja” (hukumonline dan Visimedia) yang telah beredar di toko-toko buku.

 

 

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau siap membantu Anda. Pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Umar Kasim
MITRA : INDOLaw
E-mail: [email protected] | Twitter: @markas_twet
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua