Rabu, 19 November 2014

Apakah Ciptaan yang Melanggar Suatu Undang-Undang Bisa Dicatatkan?

Apakah Ciptaan yang Melanggar Suatu Undang-Undang Bisa Dicatatkan?

Pertanyaan

Apakah ciptaan yang melanggar UU lain (contoh UU Pornografi) bisa didaftarkan untuk mendapatkan Hak cipta? Terima kasih.

Ulasan Lengkap

Terima kasih atas pertanyaannya.
 

Sebelum menjawab pertanyaan mengenai pendaftaran hak cipta, ada baiknya kita melihat dulu apa yang dimaksud sebagai Ciptaan menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UUHC 2014”).

 

Ciptaan, menurut Pasal 1 angka 3 UUHC 2014, adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

 

Ketika seseorang memiliki suatu karya dan melihat definisi ciptaan di atas, maka ia bisa saja mengkategorikan bahwa apa yang dihasilkannya adalah suatu ciptaan. Tetapi apakah ciptaannya tersebut memiliki hak cipta? Mari kita lihat definisi hak cipta.

 

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 1 angka 1 UUHC 2014).

 

Terkait dengan karya cipta yang mengandung pornografi, ada kasus menarik di Amerika Serikat di mana banyak orang digugat oleh sebuah perusahaan industri film porno atas tuduhan mengunduh film-film porno mereka secara online tanpa izin. Perusahaan ini melakukan penelusuran atas alamat IP para pengunduh film-film mereka dan mengajukan gugatan atas pelanggaran hak cipta.

 

Dalam hukum hak cipta Amerika Serikat memang masih belum secara tegas dinyatakan karya pornografi tidak termasuk karya cipta yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta dengan alasan undang-undang hak cipta Amerika Serikat merumuskan “promote the progress of science and useful arts” (mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan seni yang bermanfaat) dan banyak orang memasukkan kategori “pornografi normal” sebagai “useful art”. Sebaliknya, ketentuan mengenai hal tersebut pulalah yang dipakai oleh sebagian orang untuk menentang karya cipta pornografi sebagai karya cipta yang memiliki perlindungan hak cipta. Beberapa orang yang terkena masalah terkait gugatan pelanggaran hak cipta film porno yang diunduh secara online tanpa izin ini meskipun tak merasa bersalah, berpikir untuk menyelesaikannya di luar pengadilan ketimbang membayar biaya lawyer yang mereka anggap jauh lebih mahal.

 

Contoh kasus menarik lainnya adalah kasus yang ada di Taiwan. Pengadilan Hak Kekayaan Intelektual di Taiwan pada bulan April 2014 memutuskan bahwa video porno luar negeri berada di bawah perlindungan hak cipta di Taiwan dan menetapkan preseden untuk kasus-kasus jenis yang sama di masa yang akan datang.

 

Produsen sah pornografi Jepang telah mengajukan tuntutan kepada 2 (dua) orang yang dianggap melakukan pelanggaran atas hak cipta mereka dan kedua orang tersebut harus menjalani hukuman penjara. Ini adalah sejarah baru bagi hukum kekayaan intelektual di negara ini sejak adanya Pengadilan Hak Kekayaan Intelektual sendiri yang terpisah dari pengadilan lain setelah selama bertahun-tahun Mahkamah Agung di negara ini menentang karya cipta pornografi sebagai karya cipta yang bisa mendapatkan perlindungan hak cipta.

 

Sementara di Indonesia, mengenai pornografi diatur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (“UU Pornografi”). Pasal 1 angka 1 UU Pornografi menyatakan:

 

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

 
Larangan dan pembatasan diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi sebagai berikut:
 

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

a.    persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;

b.    kekerasan seksual;

c.    masturbasi atau onani;

d.    ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

e.    alat kelamin; atau

f.     pornografi anak.

                                                   

Jika kita merujuk pada definisi hak cipta yang ada pada UUHC 2014, maka dari sisi timbulnya hak eksklusif saja, di mana hak tersebut timbul tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan yang artinya adalah bahwa hak eksklusif yang timbul dari hak cipta tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini UU Pornografi, maka karya cipta yang mengandung unsur pornografi tidak mendapatkan perlindungan hak cipta.

 

Jika secara hak eksklusif saja sudah tidak timbul, maka tentunya tidak ada yang dapat dicatatkan sebagai hak cipta.

 

Sebagai tambahan informasi, dalam UUHC 2014, istilah PENDAFTARAN telah diubah menjadi PENCATATAN. Pencatatan ciptaan bukanlah syarat untuk mendapatkan hak cipta. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 64 ayat (2) UUHC 2014 sebagai berikut:

 

“Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.”

 
Demikian jawaban saya, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : IPAS Institute
Konsultan Hak Kekayaan Intelektual pada Intellectual Property Advisory Services (IPAS) Institute
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua