Jumat, 01 Juli 2011

Bolehkah Non-advokat Beracara di Lembaga Arbitrase?

Bolehkah Non-advokat Beracara di Lembaga Arbitrase?

Pertanyaan

Apakah seseorang yang bukan advokat (sarjana hukum, ekonomi, sosial, dst.) dapat dikatakan bertindak seolah-olah sebagai advokat jika ia memberikan jasa alternatif penyelesaian sengketa? Singkatnya, APS dapat terdiri dari negosiasi, mediasi dan arbitrase. Untuk menjadi negosiator, mediator dan arbiter tidak harus seorang advokat. Lalu, bagaimana jika kita mewakili klien dalam sebuah arbitrase? Apakah kita bertindak seolah-olah sebagai advokat, padahal untuk beracara di BANI juga tidak harus seorang advokat?

Ulasan Lengkap

Alternatif Penyelesaian Sengketa, menurut ketentuan Pasal angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”), adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

 

Selanjutnya, dalam Pasal 29 ayat (2) UU Arbitrase dinyatakan bahwa para pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus. Mengenai siapa yang dapat mewakili para pihak ini tidak dijelaskan lebih jauh dalam UU Arbitrase. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa siapapun -- tidak harus seorang advokat -- sepanjang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dapat mewakili para pihak untuk beracara di lembaga arbitrase.

 

Seseorang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah apabila orang tersebut sudah dewasa. Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) yang belum cukup umur (dewasa) adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum kawin sebelumnya. Jadi, secara a contrario, seseorang menjadi dewasa setelah ia mencapai umur 21 tahun. Pengecualiannya adalah apabila ia telah kawin sebelum umur 21 tahun tersebut, maka ia dianggap telah dewasa karena perkawinannya tersebut. Lebih jauh, simak Awal Kemandirian Seorang Wanita.

 

Salah satu lembaga arbitrase di Indonesia adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”). Mengutip dari laman resmi BANI, bani-arb.org, dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Prosedur Arbitrase BANI dinyatakan bahwa;

 

Para Pihak dapat diwakili dalam penyelesaian sengketa oleh seseorang atau orang-orang yang mereka pilih. Dalam pengajuan pertama, yaitu dalam Permohonan Arbitrase Pemohon dan  demikian pula  dalamJawaban Termohon atas Permohonan tersebut, masing-masing pihak harus mencantumkan nama, data alamat dan keterangan-keterangan serta kedudukan setiap orang yang mewakili pihak bersengketa dan harus disertai surat kuasa khusus asli bermaterai cukup serta dibuat salinan yang cukup sebagai­mana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) di atas yang memberikan hak kepada orang tersebut untuk mewakili pihak dimaksud.”

 

Dengan demikian, melihat pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, tidak harus seorang advokat yang mewakili para pihak untuk beracara di BANI. Jadi, Anda dapat saja mewakili klien Anda sepanjang mendapatkan surat kuasa khusus dari para pihak.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar hukum:

1.      Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23)

2.      Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua