Jumat, 19 July 2002

Penanaman Modal Asing

Penanaman Modal Asing

Pertanyaan

Bagaimana persyaratan mendirikan perseroan terbatas yang merupakan penanaman modal asing?

Ulasan Lengkap

Proses pendirian dari suatu perseroan terbatas yang merupakan penanaman modal asing sedikit agak berbeda dengan pendirian perseroan terbatas biasa. Ada beberapa proses awal yang mesti dilalui dan beberapa instansi pemerintah yang terkait sehubungan dengan penanaman modal asing ini, seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

 

Proses untuk mendirikan perseroan terbatas yang merupakan penanaman modal asing (PT PMA) mengacu kepada Surat Keputusan BKPM No. 38 tahun 1999 tanggal 6 Oktober 1999 (SKep BKPM). Proses tersebut dimulai dengan menyampaikan permohonan penanaman modal asing kepada BKPM. Bentuk surat permohonan ini (formulir Model I PMA) sudah ada standarnya yang dapat diperoleh di toko buku ataupun di BKPM. Formulir Model I PMA ini merupakan lampiran dari SKep BKPM di atas.

 

Dalam pengajuan permohonan di atas (mengisi Lampiran Model I) dilengkapi juga dengan beberapa dokumen perusahaan, seperti:

 

1.  Bagi pemohon yang berbentuk

a.  Badan Hukum Asing maka harus disiapkan fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang bersangkutan;

b.  perorangan (Warga Negara Asing) yang harus dilengkapi adalah fotokopi paspor lengkap yang masih berlaku.

 

2.  Bagi pemohon yang berbentuk Badan Hukum Indonesia maka yang harus disiapkan adalah

-   Fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;

-   Fotokopi NPWP;

-   Fotokopi izin departemen teknis, untuk bidang-bidang tertentu.

 

3.  Proses produksi (flow chart) untuk perusahaan industri.

 

Berdasarkan dokumen-dokumen yang telah disampaikan secara lengkap, BKPM akan menerbitkan Surat Persetujuan BKPM. Tidak ada biaya untuk proses ini. Berdasarkan peraturan yang berlaku, Surat persetujuan BKPM diterbitkan selambat-lambatnya 10 hari sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima oleh pejabat BKPM.

 

Tahap selanjutnya setelah surat persetujuan BKPM diterbitkan adalah mempersiapkan Anggaran Dasar perusahaan PMA. Anggaran Dasar PMA yang telah ditandatangani oleh para pemegang saham PMA tersebut disampaikan melalui notaris kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi untuk mendapatkan pengesahan. Setelah pengesahan diperoleh PT PMA tersebut berdiri sebagai badan hukum. Tahap selanjutnya adalah pendaftaran PT PMA tersebut pada Departemen Industri dan Perdagangan yang kemudian diumumkan dalam Berita Negara RI.

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Si Pokrol
MITRA : Si Pokrol
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua