Rabu, 30 Desember 2009

adopsi menurut hukum adat

adopsi menurut hukum adat

Pertanyaan

pernahkah adopsi yang dilakukan secara tidak formal/ berdasarkan hukum adat diperkarakan di pengadilan? kalo ada yang punya info mengenai kasus dan lain2 tolong krim ke [email protected] y...thx

Ulasan Lengkap

Sdr. Fani Prawira,

 

Dalam beberapa kelompok masyarakat, pengangkatan anak berdasarkan hukum adat setempat dikenal dengan cara dan mekanisme yang berbeda. Cuma, secara umum prinsip hukum adat dalam pengangkatan anak adalah sama: si anak angkat akan memiliki hubungan yang lebih kuat dengan orang tua angkatnya. Pada beberapa suku, anak yang diangkat terputus hubungannya dengan orang tua kandung.

Motivasi pengangkatan anak secara adat juga lebih didasari pada kekhawatiran atas kepunahan generasi. Berbeda dari esensi pengangkatan anak berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) yang lebih menekankan motivasi demi kepentingan terbaik si anak. Pasal 39 ayat (1) UU Perlindungan Anak merumuskan secara jelas: “Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

 

Pengangkatan anak berdasarkan adat sebenarnya sudah sering terjadi. Bahkan tidak jarang menimbulkan persoalan hukum ketika menyangkut pembagian waris atau perceraian. Salah satu perkara yang bisa Anda jadikan rujukan adalah putusan Mahkamah Agung No. 1074 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996. Dalam putusan ini, MA menyatakan menurut hukum adat Jawa Barat, seseorang dianggap sebagai anak angkat bila telah diurus, dikhitan, disekolahkan, dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya.

 

Untuk mendapatkan putusan-putusan pengadilan terkait pengangkatan anak secara adat, Anda bisa langsung menghubungi Mahkamah Agung atau pengadilan di tempat Anda berdomisili.

 

Demikian sejauh kami ketahui. Semoga bermanfaat.

 

Peraturan perundang-undangan terkait:

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Muhammad Yasin atau yang akrab disapa Yasin ini menyelesaikan studi S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada 1997. Program kekhususan yang dipilih Yasin di bangku kuliah adalah Hukum Perdata. Yasin bergabung dengan hukumonline.com sebagai Jurnalis Hukum pada 2003. Yasin menjabat Pemimpin Redaksi hukumonline.com hingga Januari 2011. Pada 2007, ia menamatkan Program Pasca-Sarjana Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.   Sebelum bergabung dengan hukumonline, Yasin bekerja untuk Tabloid Perspektif dan Majalah Forum Keadilan. Pria yang menguasai hukum konstitusi dan sengketa informasi ini mengisi waktu senggangnya dengan membaca buku. “Armageddon” dan “A Beautiful Mind” adalah sebagian dari film yang disukainya. Saat ini Yasin menjabat sebagai Redaktur Senior Hukumonline.   Yasin menjawab pertanyaan-pertanyaan pada kategori-kategori Hukum Keluarga & Waris dan Hukum Perdata.  
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua