Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bacaan 3 Menit
Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Pertanyaan

Paman saya punya seorang istri dan empat orang anak laki-laki. Dia bekerja di suatu BUMN dan sejak dahulu seringkali mendapat kekerasan fisik berupa pemukulan maupun mental (caci maki, dll) dari istri dan anak-anak. Yang mengherankan saya, gaji setiap bulan dari perusahaan tersebut yang seharusnya diterima oleh yang bersangkutan tapi selalu diwakilkan oleh istri atau anak. Saat ini paman saya telah pensiun dan yang mengejutkan setiap hari istri menyuruh paman untuk melakukan pekerjaan rumah tangga (menyapu, mengepel, dll) dan diperlakukan seperti PRT seperti tidur di kasur lipat, dll. Saya mohon saran, apa sebaiknya yang harus saya lakukan mengingat setiap paman telepon ke keluarga, paman mohon perlindungan dan seringkali paman berucap, jika terjadi apa-apa dengan dirinya mohon agar keluarga dapat menuntut istri dan anak-anaknya?

Ulasan Lengkap

Menurut pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT), Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

 

Undang-Undang KDRT ini berlaku bagi setiap orang, tanpa membedakan jenis kelamin. Jadi, UU KDRT ini tidak hanya berlaku bagi seorang istri saja, namun juga berlaku untuk suami. Hal ini sesuai dengan pasal 3 huruf b UU KDRT, yaitu bahwa penghapusan kekerasan rumah tangga menganut asas kesetaraan jender.

 

Untuk korban KDRT, pasal 10 UU KDRT memberikan hak-hak sebagai berikut:

 

1.      perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

2.      pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis

3.      penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban

4.      pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

5.      pelayanan bimbingan rohani;

 

Pasal 26 UU KDRT selanjutnya memberikan hak bagi korban untuk melaporkan secara langsung, atau memberikan kuasa pada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian. Dengan demikian, paman Anda berhak untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada polisi, atas dasar UU KDRT ini.

 
Demikian sejauh yang kami ketahui. Semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Punya Masalah Hukum Yang Sedang Dihadapi?
Mulai dari Rp 30.000
Powered By Justika