Kamis, 18 February 2010

Kewenangan pengawasan K3 pekerja Migas lepas pantai

Kewenangan pengawasan K3 pekerja Migas lepas pantai

Pertanyaan

Sebenarnya siapa yang mempunyai kewenangan menjadi pengawas ketenagakerjaan bidang keselamatan dan kesehatan kerja untuk pekerja yang bekerja di pertambangan migas di lepas pantai? Pengawas dari Depnakerkah (seperti ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan) atau Dirjen Migas? Karena setahu saya di Dirjen Migas ada sub-bagian yang namanya Ditjen Keselamatan dan Kesehatan Migas. Apa fungsinya Ditjen K3 Migas tersebut? Apakah Ditjen tersebut yang mengambil alih tugas pengawas Depnaker dalam melakukan pengawasan terhadap K3 pekerja Migas lepas pantai?

Ulasan Lengkap

Berdasarkan pasal 2 UU No. 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan jo. pasal 2 UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan pasal 86 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mempunyai kewenangan menjadi pengawas ketenagakerjaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk untuk pekerja yang bekerja di pertambangan minyak dan gas bumi (dan juga tenaga kerja di lepas pantai), secara umum adalah pengawas ketenagakerjaan dari instansi yang bertanggung-jawab di bidang ketenagakerjaan. 

Khusus pengawasan keselamatan kerja di pertambangan hingga saat ini (Pebruari 2010), berdasarkan PP No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan, disebutkan bahwa Menteri Pertambangan melakukan pengawasan atas keselamatan kerja dalam bidang Pertambangan dengan berpedoman kepada UU No. 1 Tahun 1970 serta peraturan pelaksanaannya. Dalam kaitan itu, untuk melaksanakan pengawasan tersebut, Menteri Pertambangan mengangkat pejabat-pejabat yang akan melakukan tugas pengawasan setelah mendengar pertimbangan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namun dalam pelaksanaan tugasnya, pengawas dari Kementerian Pertambangan dimaksud harus mengadakan kerjasama dengan pejabat-pejabat keselamatan kerja dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (pasal 2 dan pasal 3 PP No. 19 Tahun 1973). 

Sepengetahuan kami, tidak ada unit kerja di Ditjen Migas dengan nomenklatur sub bagian keselamatan dan kesehatan migas. Yang ada adalah, Seksi Ketenagkerjaan Minyak dan Gas Bumi pada Subdit Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri Direktorat Pembinaan Program Migas, Ditjen Migas. 

Dengan demikian, tidak ada saling mengambil-alih tugas-tugas di bidang pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja di sektor Migas. Tetapi, secara teknis operasional hanya pembagian wilayah kerja dan pemberdayaan semua potensi aparatur pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat untuk kesejahteraan semua. 

Demikian sejauh yang kami ketahui. Semoga bermanfaat.
 

Dasar hukum:

  1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan
  2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan
  3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  4. PP No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
 

Simak dan dapatkan tanya-jawab seputar Hukum tenaga kerja lainnya dalam buku “53 Tanya Jawab Seputar Tenaga Kerja” (hukumonline dan Visimedia) yang telah beredar di toko-toko buku.

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Umar Kasim
MITRA : INDOLaw
E-mail: [email protected] | Twitter: @markas_twet
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua