Kamis, 15 March 2012

Bisakah PHK Karena Lumpur Lapindo Menggunakan Alasan Force Majeure?

Bisakah PHK Karena Lumpur Lapindo Menggunakan Alasan Force Majeure?

Pertanyaan

Dengan adanya semburan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo yang mengakibatkan banyak perusahaan/pabrik yang masuk di dalam peta terdampak tidak dapat dioperasikan kembali. Dampak dari kejadian tersebut adalah potensi PHK terhadap pekerja perusahaan/pabrik yang ada di daerah terdampak tersebut. Dikarenakan hal tersebut, mohon dijelaskan, apakah PHK yang timbul bisa menggunakan klausula PHK force majeure? Terima kasih.  

Ulasan Lengkap

Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”) sesuai dengan Pasal 1 butir 25 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”) diartikan sebagai pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/ buruh dan pengusaha.

 
Terkait dengan yang Anda tanyakan, mengenai PHK karena alasan force majeure ini dapat kita temui pengaturannya dalam Pasal 164 ayat (1) UUK yang berbunyi:
 

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

 

Dalam pembahasan artikel Klinik Hukum tentang Keadaan Memaksa/Force Majeur disampaikan bahwa Force majeure adalah kejadian atau keadaan yang terjadi di luar kuasa dari para pihak yang bersangkutan (dalam hal ini, di luar kuasa dari pihak perusahaan maupun pekerja/buruh). Namun, UUK tidak menjelaskan lebih lanjut pengertian keadaan memaksa. Sepanjang yang kami ketahui, force majeure biasanya merujuk pada tindakan alam (act of God), seperti bencana alam (banjir, gempa bumi), epidemik, kerusuhan, pernyataan perang, perang dan sebagainya.

 

Selain itu dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 409 K/Sip/1983 (dikutip dari buku Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa terbitanNLRP, hal. 114) disebutkan bahwa Force Majeure adalah keadaan memaksa diakibatkan oleh suatu malapetaka yang secara patut tidak dapat dicegah oleh pihak yang harus berprestasi.

 

Sedangkan mengenai semburan lumpur Lapindo atau Lumpur Sidoarjo, konsiderans Menimbang huruf b Perpres No. 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (“PP 14/2007”), menyebutkan;

 

bahwa dalam rangka melanjutkan langkah-langkah penyelamatan penduduk, penanganan masalah sosial dan infrastruktur di sekitar bencana akibat luapan lumpur di Sidoarjo, perlu peningkatan penanganan masalah dimaksud, dengan memperhitungkan risiko lingkungan yang terkecil;

 

Selain itu, seperti dilansir dalam berbagai pemberitaan hukumonline hingga saat ini semburan lumpur Lapindo dinilai sebagai fenomena alam (baca : Dinilai Akibat Fenomena Alam, Hakim Tolak Gugatan Walhi).

 

Dengan demikian, meninjau analisis dan penilaian pemerintah serta peradilan terkait dengan semburan lumpur Lapindo, maka perusahaan/pabrik yang masuk di dalam peta terdampak berdasarkan PP 14/2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 68 Tahun 2011 sehingga tidak dapat dioperasikan kembali dapat dikategorikan dalam force majeure.

 

Jadi, dapat kami simpulkan bahwa force majeure yang mengakibatkan tidak beroperasinya perusahaan akibat semburan lumpur Lapindo dapat digunakan sebagai dasar terjadinya PHK bagi pekerja perusahaan/pabrik yang berada di peta dampak semburan lumpur Lapindo.

 
Dasar hukum:
 

Setiap artikel dan jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua