Kamis, 18 September 2008

Pengaturan Berkaitan dengan Eksekusi

Pengaturan Berkaitan dengan Eksekusi

Pertanyaan

Pengaturan Berkaitan dengan Eksekusi (deldol) Pertanyaan :   Meskipun ada pengecualian-pengecualiannya, eksekusi dalam hukum acara pidana maupun perdata, tidak dapat dilakukan jika belum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Yang ingin saya tanyakan adalah dimana pengaturan tentang hal tersebut? Selanjutnya, sertifikat tanah yang berada dalam sengketa yang belum diputus apakah masih menjadi milik dari pemilik awal? Pengaturannya bagaimana? Terima kasih banyak.  

Ulasan Lengkap

Bung Deldol yang berbahagia,

 

Untuk hukum acara pidana, dapat anda lihat ketentuan pasal 270 KUHAP yang berbunyi: Pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Dalam konteks hukum acara pidana, putusan pengadilan pada prinsipnya memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila tidak ada upaya hukum lagi yang terbuka bagi terpidana.

 

Untuk hukum acara perdata, ada baiknya anda buka pasal 180 ayat (1) HIR yang menentukan: Biarpun orang membantah putusan hakim pengadilan negeri atau meminta apel, maka pengadilan negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan putusan hakim yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula didalam perselisihan tentang hak milik.

 

Peraturan di atas memang sebenarnya menyangkut putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad). Tafsir Mr. Rutgers yang dikutip oleh Mr. R. Tresna dalam Komentar HIR (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005, Cetakan Kedelapanbelas, hlm. 159-161), juga menjelaskan isi ketentuan pasal tersebut mungkin saja mengesankan bahwa semua keputusan pengadilan negeri tidak dapat dijalankan sebelum memperoleh kekuatan yang pasti (kracht van gewijsde), meskipun sejatinya tidak ada satu pun ketentuan yang (secara tegas) membenarkan kesan tersebut. Bahkan, menurut Mr. Rutgers, keputusan-keputusan Pengadilan Negeri selalu dapat segera dijalankan, karena di dalam HIR tidak terdapat aturan yang menyatakan (baik secara eksplisit, maupun implisit) bahwa apel (banding, red.) menghalangi dijalankannya keputusan hakim, sebagaimana tercantum di dalam pasal 54 Reglemen acara perdata dimuka Pengadilan Raad Justisi dan Hooggerechtshof (di dalam pasal 54 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) disebutkan: Pelaksanaan sementara putusan-putusan hakim meskipun ada banding atau perlawanan dapat diperintahkan bila [...]).

 

Terlepas dari adanya tafsir Mr. Rutgers di atas, Mr. R. Tresna sendiri menuliskan bahwa pada umumnya orang beranggapan, bahwa keputusan hakim dapat dijalankan [...] ialah setelah keputusan itu memperoleh kekuatan yang pasti, jadi setelah lewat waktu buat mengadakan perlawanan, apel atau kasasi.

 

Jadi, seperti pendapat Mr. Rutgers, memang barangkali tidak ada aturan yang jelas tentang hubungan antara eksekusi dengan kekuatan hukum yang pasti (tetap). Namun, tidak salah juga apabila hal tersebut ditafsirkan dari 'sebuah aturan umum' yang perkecualiannya diatur di dalam pasal 180 ayat (1) HIR di atas. Apalagi, kalau kita melihat masalah ini dalam konteks pasca kemerdekaan, maka pemisahan antara rezim HIR (untuk bangsa pribumi) dan Rv (untuk bangsa Eropa dan yang disejajarkan) tidak lagi relevan. SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001 sebagai aturan penjelas dari pasal 180 ayat (1) HIR tentang putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), misalnya, juga turut mempertimbangkan ketentuan di dalam pasal 54 Rv.

 

Pada dasarnya, sekalipun ada sengketa, kedudukan berkuasa yang ada tetap tidak berubah (untuk yang beritikad baik diatur di dalam pasal 548 ayat (1) KUH Per, sedang untuk yang beritikad buruk di dalam pasal 549 ayat (1) KUH Per), sampai ada putusan pengadilan. Disebutkan di sana: bahwa ia (pemangku kedudukan berkuasa, red.) sampai pada saat kebendaan itu dituntut kembali di muka Hakim, sementara harus dianggap sebagai pemilik kebendaan.

 

Menurut pasal 529 KUH Per: kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantaraan orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu. Pemilik atau pemegang hak milik disebut secara tegas sebagai pemegang kedudukan yang beritikad baik, sebagaimana bunyi pasal 531 KUH Per: kedudukan itu beritikad baik, manakala si yang memegangnya memperoleh kebendaan tadi dengan cara memperoleh hak milik, dalam mana tak tahulah dia akan cacat cela yang terkandung di dalamnya.

 

Semoga bermanfaat. Terima kasih. (Imam Nasima)

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Bung Pokrol
MITRA : Bung Pokrol
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua