Intisari:

 

Gaji dapat dikategorikan sebagai hak untuk menerima pembayaran (yang dalam hal ini dapat dimaknai sebagai piutang), sehingga gaji sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU Jaminan Fidusia”) dapat dijadikan sebagai Objek Jaminan Fidusia.   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Sehubungan dengan Hukum Benda, Anda dapat membaca artikel Mengenai Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak.

 

Selanjutnya terkait dengan Gaji menjadi Jaminan Fidusia, berikut penjelasan kami sesuai  Pasal 1 angka 2  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU Jaminan Fidusia”) yang berbunyi:

 

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

 

Pasal 9 UU jaminan Fidusia

 

1)    Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis Benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.

2)   Pembebanan jaminan atas Benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.

 

Pasal 1 angka 3 UU Jaminan Fidusia

 

Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran.

 

Ketentuan dalam pasal ini penting dipandang dari segi komersial. Ketentuan ini secara tegas membolehkan Jaminan Fidusia mencakup benda yang diperoleh di kemudian hari. Hal ini menunjukkan Undang-undang ini menjamin fleksibilitas yang berkenaan dengan hal ihwal Benda yang dapat dibebani Jaminan Fidusia bagi pelunasan utang.[1]

 

Untuk diketahui, penagihan-penagihan atau piutang-piutang merupakan benda bergerak karena ketentuan undang-undang berdasarkan Pasal 511 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

 

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas, maka gaji dapat dikategorikan sebagai hak untuk menerima pembayaran (yang dalam hal ini dapat dimaknai sebagai Piutang), sehingga gaji sesuai Pasal 9 UU Jaminan Fidusia dapat dijadikan sebagai Objek Jaminan Fidusia.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2.    Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.