Senin, 01 Pebruari 2010

Rumah dinas dengan HGB

Rumah dinas dengan HGB

Pertanyaan

Saat ini saya tinggal di rumah dinas milik salah satu perusahaan persero di Indonesia, kurang lebih sudah 50 tahun. Saya hanya memegang HGB saja. Rumah dinas ini adalah peninggalan orang tua saya yang pernah bekerja di persero tersebut dan orang tua saya sudah meninggal kira-kira 10 tahun yang lalu. Yang ingin saya tanyakan, 1) Bisakah saya mengurus rumah tersebut agar menjadi Hak Milik (dengan prosedur yang benar tentunya)? 2) Atau jika nanti ada pengambilan rumah dinas tersebut oleh perusahaan, apakah ada standar untuk menentukan kompensasi untuk penggantiannya? 3) Jika ada, standar untuk menentukan nilai penggantian apakah dihitung dari nilai bangunan atau hanya santunan saja?

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Hubungi konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau, pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Ulasan Lengkap

1.      Hal tersebut bergantung pada dua kondisi menyangkut rumah dinas tersebut antara orang tua Anda dengan perusahaan tempat mereka bekerja;

-         Kondisi ada akta perjanjian sewa beli atau pengalihan hak. Perusahaan yang menjual rumah dinas kepada karyawannya biasanya dilakukan secara diangsur dan dibuat perjanjian sewa beli dan ada jangka waktunya. Setelah habis jangka waktu sewa beli maka ada surat pelepasan hak dari perusahaan yang bersangkutan kepada karyawan yang membeli rumah dinas tersebut, dalam hal ini orang tua Anda. Karena itu, sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas rumah dinas tersebut sudah atas nama orang tua Anda.

Dengan demikian, apabila ada akta sewa beli atau penjualan/pengalihan hak, maka berarti rumah dinas tersebut jatuh kepada Anda sebagai ahli waris. Sehingga, Anda sebagai ahli waris dapat mengajukan balik nama ke atas nama Anda sebagai ahli waris. Selain itu, Anda sebagai ahli waris juga dapat mengajukan peningkatan HGB menjadi hak milik dengan memenuhi persyaratan-persyaratan, dokumen-dokumen yang diperlukan dan membayar pemasukan kepada negara. Permohonan peningkatan HGB ke HM diajukan kepada Kantor Pertanahan setempat (lihat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah untuk Rumah Tinggal).

-         Kondisi tidak ada akta perjanjian sewa beli. Apabila tidak ada perjanjian sewa beli, maka rumah tersebut tetap milik perusahaan. Dengan meninggalnya pegawai perusahaan (orang tua Anda), maka seharusnya Anda menyerahkan kembali rumah dinas tersebut kepada perusahaan.

2.      Mengenai besarnya ganti rugi, ditentukan oleh perusahaan yang bersangkutan.

3.      Lihat penjelasan poin 2.

 

Demikian sejauh yang kami pahami. Semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

 

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah untuk Rumah Tinggal

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau siap membantu Anda. Pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Alfi Renata, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua