Jumat, 02 Desember 2011

Dua Kali Didakwa Karena Menggunakan Uang yang Ditemukan di Jalan

Dua Kali Didakwa Karena Menggunakan Uang yang Ditemukan di Jalan

Pertanyaan

A menemukan sebuah dompet yang berisi uang Rp 10 juta di jalan. Sebenarnya sewaktu menemukan dompet tersebut, A hendak menyerahkan dompet tersebut ke kantor polisi. Namun, A terbujuk oleh C yang menyarankan agar uang tersebut sebaiknya digunakan untuk membeli sepeda motor. Akhirnya A mengikuti saran dari C dan membeli sepeda motor. Ternyata, perbuatan A tersebut oleh C dilaporkan ke polisi karena C sebenarnya ada dendam terhadap A. A ditangkap oleh polisi, diperiksa dan diadili. Dalam persidangan, jaksa mendakwa A dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian. Namun, hakim memutus A tidak bersalah karena sifat melawan hukumnya tidak terbukti dan A dibebaskan. Jaksa kemudian mengajukan dakwaan baru dengan pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Pertanyaannya: Apakah bisa jaksa mengajukan dakwaan baru terhadap si A? Apakah tidak nebis in idem?  

Ulasan Lengkap

 

Atas kasus yang dialami oleh si A, menurut kami, kasus tersebut telah nebis in idem sehingga jaksa tidak dapat mengajukan dakwaan baru terhadap si A. Hal ini kami dasarkan pada:

 

1.      Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (vrij spraak) atau acquittal (M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, hal. 347). Menurut Yahya Harahap (hal. 347-348), putusan bebas ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan:

a.      tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim.

b.      tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Kesalahan yang didkawakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seseorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

 

Sesuai dengan asas nebis in idem yang tertuang dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP, menurut R. Soesilo dalam buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, atas putusan bebas, seorang terdakwa tidak dapat dituntut kembali dengan dakwaan baru (hal. 90).

 

2.      Atas perbuatan si A dalam dakwaan I mengenai Pasal 362 KUHP tentang Pencurian dan akan diajukan dakwaan II mengenai Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, menurut S.R. Sianturi dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” (hal. 429) disebutkan bahwa atas perbuatan yang sama, tidak dapat diajukan dakwaan untuk kedua kalinya. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa tindakan si A adalah tindakan yang sesuai dengan kenyataan atau tindakan materiil, yang mana semua unsurnya sama (itu-itu saja).

 

Dasar Hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73)

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua