Rabu, 16 September 2009

Bank Garansi

Bank Garansi

Pertanyaan

PT. A sebagai perusahaan induk mengajukan permohonan kepada Bank untuk mendapatkan fasilitas Bank Garansi. Lalu dalam perjalanannya fasilitas Bank Garansi yang diterima oleh PT. A tersebut digunakan oleh PT. B selaku anak perusahaan untuk menjamin pihak penerima Bank Garansi. Berkaitan dengan hal tersebut, apakah Bank harus juga mengikat PT. B sebagai pihak yang menggunakan Bank Garansi. Atau semua menjadi tanggung jawab PT.A apabila penerima Bank Garansi mengajukan klaim kepada Bank? Mohon penjelasannya. Terima kasih.

Ulasan Lengkap

Bank Garansi tidak dapat mengikat PT B sebagai pihak yang menggunakan Bank Garansi. Hal ini karena induk perusahaan dan anak perusahaan masing-masing merupakan badan hukum yang mandiri, dengan tanggung jawab yang terbatas pada tindakan hukum masing-masing. Oleh karena itu, perusahaan yang satu tidak dapat mengajukan pertanggungjawaban terhadap perusahaan lainnya. Begitu juga dalam hal penggunaan fasilitas bank garansi, di mana yang mengajukan permohonan adalah induk perusahaannya yaitu PT A dan status PT A adalah sebagai pihak yang dijamin dalam perjanjian bank garansi.

 

Perlu kita ingat, perjanjian bank garansi merupakan suatu perjanjian tertulis yang isinya bank menyetujui untuk mengikatkan diri kepada penerima jaminan guna memenuhi kewajiban terjamin dalam suatu jangka waktu tertentu dan dengan syaratsyarat tertentu berupa pembayaran sejumlah uang tertentu apabila terjamin di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi kepada penerima jaminan. Demikian ketentuan pasal 1 butir 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKBI) No. 11/110/Kep/Dir/UUPB tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank. Dengan demikian, pada saat PT A mengajukan permohonan fasilitas Bank Garansi, maka para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, yakni :

  1. Pihak Penjamin, yaitu pihak Bank yang memberikan jaminan
  2. Pihak Terjamin, yaitu pihak yang dijamin atau pihak yang mengajukan permohonan (PT A)
  3. Pihak Penerima Jaminan, yaitu pihak yang menerima jaminan (Pihak yang akan melakukan kerja sama dengan PT A).

 

Ketentuan umum mengenai Bank Garansi diatur dalam KUHPerdata yang biasa disebut dengan bortogh (jaminan orang). Berdasarkan ketentuan pasal 1824 KUHPerdata dinyatakan bahwa penanggungan atau jaminan harus ditentukan secara tegas. Dengan demikian, pada saat melakukan perjanjian Bank Garansi telah ditentukan para pihak yang akan memperoleh fasilitas penjaminan. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa antara induk perusahaan dengan anak perusahaan merupakan suatu badan hukum yang mandiri. Meskipun saham dalam anak perusahaan sebagian dimiliki oleh Induk perusahaan. Oleh karena itu, apabila PT B akan menggunakan fasilitas Bank Garansi terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada pihak Bank.

 

Demikian sejauh yang kami pahami. Semoga bermanfaat.

 

 

Peraturan perundang-undangan terkait:

 

  1. KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie atau BW, Staatsblad 1847 No. 23)
  2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKBI) No. 11/110/Kep/Dir/UUPB tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank

 

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Si Pokrol
MITRA : Si Pokrol
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua