Selasa, 15 September 2009

Diskriminasi Hak Tenaga Kerja Perempuan

Diskriminasi Hak Tenaga Kerja Perempuan

Pertanyaan

Di Perusahaan tempat saya bekerja dibedakan hak fasilitas kesehatan antara pegawai laki-laki dan perempuan, yaitu fasilitas kesehatan atas keluarga pegawai laki-laki diberikan secara otomatis s.d. anak ke 3 sementara fasilitas untuk pegawai perempuan harus mengikuti fasilitas pada kantor suami (tidak diperkenankan untuk memilih ikut fasilitas suami atau ikut fasilitas perusahaan). Padahal, target kerja ataupun tanggungjawab kerja sama namun terhadap hak dibedakan. Terhadap hal ini langkah-langkah apa yang dapat diambil dan peraturan apa yang menjamin hak saya sebagai pegawai? Terima kasih.

Ulasan Lengkap

Menurut hemat kami, kebijakan yang diterapkan perusahaan Anda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak termasuk perlakuan diskriminatif. Hal demikian sesuai dengan ketentuan yang diatur Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI No.: SE-04/Men/1988 tentang Pelaksanaan Larangan Diskriminasi Pekerja Wanita, yang menyatakan:

 

Apabila dalam KKB atau Peraturan Perusahaan diatur mengenai pemeliharaan kesehatan pekerja dan keluarganya agar hak pekerja wanita disamakan dengan hak pekerja laki-laki kecuali apabila suami pekerja wanita telah memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan untuk dirinya maupun keluarganya baik dari perusahaan yang sama maupun dan perusahaan/instansi yang berbeda.


Misal, Perusahaan memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan untuk pekerja beserta keluarganya (seorang istri/suami + orang anaknya). Untuk pekerja wanita dianggap berstatus tidak menikah, sehingga jaminan kesehatan hanya berlaku untuk dirinya saja, kecuali dapat dibuktikan dengan surat keterangan resmi bahwa ditempat suami bekerja tidak mendapatkan jaminan kesehatan untuk dirinya dan keluarganya atau pekerja wanita tersebut berstatus janda dan anak-anaknya menjadi tanggungannya.

 

Surat Edaran Menaker No.: SE-04/Men/1988 masih berlaku dan termasuk peraturan pelaksanaan yang mengatur ketenagakerjaan. Di dalam pasal 191 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur ketenagakerjaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini. Surat Edaran Menaker No.: SE-04/Men/1988 sebagai aturan yang khusus juga tidak bertentangan dengan pasal 6 UU Ketenagakerjaan yang pengaturannya masih bersifat umum.

 

Oleh karena itu, peraturan tentang fasilitas kesehatan yang ditetapkan oleh perusahaan tempat Anda bekerja adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika suami Anda sudah mendapatkan fasilitas kesehatan untuk keluarga, maka Anda tidak mendapatkan fasilitas kesehatan untuk keluarga dari perusahaan tempat Anda bekerja, melainkan hanya fasilitas kesehatan untuk diri Anda sendiri.

 

Demikian sejauh yang kami ketahui. Semoga bermanfaat.

 

 

Peraturan perundang-undangan terkait:

1.      UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2.      Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI No.: SE-04/Men/88 tentang Pelaksanaan Larangan Diskriminasi Pekerja Wanita

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Bung Pokrol
MITRA : Bung Pokrol
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua