Selasa, 02 Juni 2009

Surat Permohonan Maaf di Atas Materai

Surat Permohonan Maaf di Atas Materai

Pertanyaan

orang tua saya mengalami kasus pengancaman dan telah membuat BAP di polsek setempat,karena takut maka pelaku yg kami laporkan ke polisi tahu dan meminta maaf dengan pernyataan maaf diatas materai sekaligus juga saksi yang sebetulnya menjadi pokok penghasut sehingga tindak pidana pengancaman itu terjadi.pihak terlapor minta kami segera mencabut laporan di kepolisian,tetapi belum kami melakukan pencabutan BAP dikepolisian, intimidasi dan perasaan ketakutan kembali terjadi.apakah surat permohonan maaf tadi bisa dijadikan alat bukti bagi polisi bahwa orang tersebut benar bersalah?apakah yang sebaiknya kami lakukan?

Ulasan Lengkap

Karena kami tidak mengetahui dengan persis, jenis tindak pidana yang dijeratkan pada pelaku pengancaman tersebut, maka kami asumsikan bahwa pelaku dikenakan Pasal 369 ayat (1) Wetboek van Strafrecht (WvS/KUHPidana). Tindak pidana jenis ini merupakan tindak pidana yang, secara absolut, hanya dapat diproses berdasarkan aduan dari korban. Untuk menghentikan proses pidana ini diperlukan persetujuan korban untuk mencabut pengaduannya kepada pihak kepolisian. Namun penting diperhatikan ketentuan dalam Pasal 75 WvS (KUHP) yang terjemahannya berbunyi orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan

 

Mengenai surat permohonan maaf tersebut, menurut kami, surat tersebut dapat dijadikan indikasi awal bagi pihak kepolisian bahwa tindak pidana tersebut benar terjadi. Terlebih lagi, jika melihat kasus posisi Anda, maka sebaiknya Anda tidak mencabut pengaduan Anda sebelumnya kepada pihak kepolisian selama masih ada indikasi terlapor melakukan intimidasi terhadap Anda.

 

Demikian jawaban kami, semoga dapat membantu Anda.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua