Selasa, 08 September 2009

Penahanan Ijazah

Penahanan Ijazah

Pertanyaan

Saya seorang pegawai baru di sebuah perusahaan farmasi yang menentukan peraturan bahwa untuk kerja di perusahaan ini ijasah asli harus di tahan. Dan dengan dalih ikatan dinas ada pinalti bila keluar sebesar Rp10 juta. Alasannya, sebagai pengganti biaya traning selama 21 hari. Sebelumnya, saya menandatangani dua surat perjanjian kerja dan ikatan dinas tanpa ada materai. Isi perjanjian tersebut benar-benar menempatkan saya dalam posisi kalah dan jika keluar dengan alasan apapun tetap kena penalti. Setelah bekerja tiga bulan susana kerjanya sangat tidak nyaman.semua karyawan dipaksa untuk tidak betah dengan cara terus dicari kesalahan tiap hari oleh atasan langsung. Banyak teman saya yang terpaksa keluar dengan mengabaikan ijasah aslinya. Sebenarnya perusahaan saya ini benar tidak di mata hukum? Apabila saya memperkarakan di pengadilan benar atau salah(ikatan dinasnya 2 tahun)? Ada beberapa hak saya yang tidak dipenuhi oleh perusahaan saya yang menjadikan saya ingin keluar tapi takut dengan pinaltinya.

Ulasan Lengkap

Sebelumnya, terlebih dulu kami ingin menjelaskan mengenai perjanjian kerja yang Anda tanda tangani tanpa dibubuhi materai. Ketiadaan materai dalam perjanjian tidak mengakibatkan perjanjian itu menjadi tidak sah. Surat perjanjian yang dibuat tanpa dibubuhi materai tetap sah. Namun, perjanjian yang tidak bermaterai tersebut, dalam hal ini perjanjian kerja yang Anda tanda tangani, tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti di pengadilan.

 

Dalam pasal 52 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ada beberapa hal yang mendasari pembuatan perjanjian kerja, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak,  kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan melawan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Secara sepintas, syarat-syarat perjanjian kerja yang diatur pasal 52 UU Ketenagakerjaan mirip dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata yang lebih lengkap berbunyi:

  1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
  2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
  3. suatu hal tertentu
  4. suatu sebab yang halal

Khusus mengenai syarat kesepakatan/konsensualisme (pasal 1320 ayat 1 KUHPerdata), ada beberapa teori yang menyatakan bahwa syarat kesepakatan baru terjadi jika kedua pihak memiliki kebebasan untuk berkehendak, tanpa paksaan atau tekanan, baik fisik maupun psikis dalam membuat perjanjian. Jika semua itu tak terjadi, maka dengan sendirinya syarat kesepakatan pun tak terpenuhi.

 

Jika syarat menyangkut subjek perjanjian tidak terpenuhi (salah satu atau para pihak membuat kesepakatan di bawah tekanan atau paksaan), maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Demikian sesuai ketentuan pasal 1321 jo. pasal 1323 KUHPerdata:

 

Pasal  1321 KUHPerdata:

Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

 

Pasal  1323 KUHPerdata:

Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga, untuk kepentingan siapa perjanjian itu telah dibuat.

 

Mengadopsi ketentuan hukum perdata itu, seharusnya perjanjian kerja yang dibuat tanpa adanya kesepakatan para pihak, juga dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan. Jika pengadilan menyatakan bahwa perjanjian tersebut batal, artinya perjanjian tersebut tidak berlaku dan Anda tidak diharuskan untuk membayar penalti atau hal-hal lain yang terkait dengan perjanjian tersebut.

 

Namun, jika perjanjian tersebut tidak dinyatakan batal oleh pengadilan, maka berlaku pasal 62 UU Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja kecuali jika hubungan kerja itu berakhir karena hal-hal berikut:

  1. pekerja meninggal dunia;
  2. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
  3. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
  4. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

 

Jadi, jika Anda mengakhiri hubungan kerja Anda dengan perusahaan tersebut sebelum masa kerja Anda habis dengan asumsi perjanjian kerja Anda tidak dibatalkan, sesuai penjelasan di atas, menurut UU Ketenagakerjaan Anda diwajibkan membayar ganti rugi kepada perusahaan sebesar upah Anda sampai batas waktu berakhirnya perjanjian kerja.

 

Dari pasal 62 UU Ketenagakerjaan di atas kewajiban Anda adalah membayar ganti rugi sebesar jumlah upah sampai kontrak habis. Bagaimana jika jumlah kewajiban yang harus dibayar lebih besar dari Rp10 juta? Menurut penjelasan pasal 54 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, isi perjanjian kerja secara kuantitas maupun kualitas tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan dan peraturan perundangan lain yang berlaku.

 

Demikian sejauh yang kami ketahui. Semoga bermanfaat.

 

 

Peraturan perundang-undangan terkait:

1.      KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie atau KUHPerdata, Staatsblad 1847 No. 23).

2.      UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

 

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Bung Pokrol
MITRA : Bung Pokrol
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua