Hak dan Kewajiban Anak angkat

Bacaan 3 Menit
Bacaan 3 Menit
Hak dan Kewajiban Anak angkat
Pertanyaan
Saya adalah anak angkat (tanpa surat adopsi). Orang tua angkat perempuan sudah meninggal dunia. Ketika ibu meninggal, saya mendapat hibah sebuah rumah peninggalan dari orang tua ibu (nenek). Tak lama kemudian bapak angkat menikah lagi dengan janda beranak dua. Seminggu yang lalu, Bapak angkat meninggal dunia. Semua harta warisan dikuasai oleh istri barunya dan saudara-saudara dari Bapak Angkat. Mereka berdalil kalau anak angkat tidak berhak atas harta warisan orang tua angkat. Tapi mereka meminta saya untuk menanggung hutang hutang Bapak angkat, apakah sebagai anak angkat saya wajib untuk menanggungnya?
Ulasan Lengkap

Sebagai anak angkat Anda tidak mempunyai hak waris dari orangtua angkat Anda. Karena pada prinsipnya hak waris timbul karena hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris (simak pasal 832 KUHPerdata dan pasal 174 ayat [1] Kompilasi Hukum Islam atau KHI).

Meski demikian, Anda dapat menerima hibah wasiat dari orangtua angkat Anda. Jika anak angkat tidak menerima hibah wasiat, yang bersangkutan dberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkat Anda (pasal 209 ayat [2] KHI). Selain itu, pasal 1676 KUHPerdata juga menyatakan bahwa setiap orang diperbolehkan memberi atau menerima sesuatu sebagai hibah kecuali mereka yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk itu.

Selanjutnya, karena anak angkat bukan ahli waris maka secara hukum anak angkat tidak mempunyai kewajiban untuk membayar hutang-hutang dari pewaris. Pihak yang wajib membayar hutang, hibah wasiat, serta kewajiban lain dari seseorang yang meninggal (pewaris) adalah ahli warisnya (pasal 1100 KUHPerdata). Selain itu,  pasal 175 ayat (1) huruf b KHI juga mengatur bahwa ahli waris wajib menyelesaikan hutang-hutang pewaris berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang.

Demikian sejauh yang kami ketahui. Semoga bermanfaat.

 

 

Peraturan perundang-undangan terkait:

1.      KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie atau BW, Staatsblad 1847 No. 23)

2.      Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991)

 

 

Punya Masalah Hukum Yang Sedang Dihadapi?
Mulai dari Rp 30.000
Powered By Justika
Arsip Penjawab Lainnya