Rabu, 09 September 2009

Perkawinan di Luar Negeri

Perkawinan di Luar Negeri

Pertanyaan

Ini tentang perceraian dalam hukum Islam. Jika perkawinan dilaksanakan di Luar Negeri, suami istri balik ke Indonesia dan akta perkawinan masih produk luar belum didaftarkan di Indonesia setelah lewat 1 tahun. Apakah sanksinya bila tdk didaftarkan di Indonesia (terlambat). Apakah bisa diajukan perceraian dg menggunakan bukti akta perkawinan produk luar tersebut? Jika harus didaftarkan ke intansi mana ? Terima kasih.

Ulasan Lengkap

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, suatu ikatan perkawinan bisa putus karena kematian, perceraian, atau atas putusan pengadilan. Terkait yang Anda tanyakan, kita memang harus merujuk pada Pasal 56 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal ini menyatakan bahwa Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia adalah sah apabila:

         Perkawinan dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan;

         Bagi WNI tidak melanggar ketentuan UU Perkawinan.

 

Berikutnya disebutkan bahwa dalam waktu satu tahun setelah suami isteri itu kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan ke kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka.

 

Sayang, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan Pasal 56 tersebut. Untuk memahami lebih lanjut persoalan ini, ada baiknya kita lihat pendapat para pakar. Prof. Zulfa Djoko Basuki, pakar hukum perdata internasional, mengaitkan perkawinan di luar negeri ini dengan Pasal 16 AB (Algemene Bepalingen van wetgeving), yang menyebutkan: bagi warga negara Indonesia dimanapun ia berada akan tunduk pada hukum Indonesia.

 

Untuk sahnya suatu perkawinan, diperlukan dua syarat, yaitu syarat formal dan syarat material. Syarat formal diatur dalam pasal 18 AB, yakni tunduk pada hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan' (lex loci celebrationis). Jika di negara dimana perkawinan dilangsungkan berlaku perkawinan sipil, maka perkawinan harus dilakukan secara sipil. Untuk syarat materiil, misalnya mengenai batas usia menikah, berlaku hukum nasional (dalam hal ini Indonesia). Menurut Prof. Zulfa, kedua syarat harus dipenuhi oleh WNI yang menikah di luar negeri.

 

Syarat formal dalam Pasal 56 UU Perkawinan tadi dirumuskan dalam frase bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan. Sedangkan syarat formalnya dirumuskan dalam frase tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini.

 

UU Perkawinan sudah mensyaratkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri tetap harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan UU Perkawinan. Jadi, sangat mungkin perkawinan sah secara formal di negara tempat perkawinan dilangsungkan, tetapi tidak sah menurut hukum Indonesia (lihat pasal 2 UU Perkawinan). Menurut Prof. Zulfa, bila syarat materiil tersebut dilanggar, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Ini adalah resiko yang mungkin dihadapi pasangan yang menikah di luar negeri, dan tidak mendaftarkannya sesuai batas waktu yang ditentukan UU Perkawinan.

 

Lalu, dimanakah perkawinan itu didaftarkan? Pasal 56 ayat 2 UU Perkawinan hanya menyebut didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka. Apakah maksudnya catatan sipil? Menurut Prof. Zulfa, Kantor Catatan Sipil hanya menerima pelaporan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri,. SK Gubernur DKI Jakarta No. 15 Tahun 1999 juga menyebutkan setelah kembali ke Indonesia, setiap perkawinan ...(yang dilangsungkan di luar negeri)... dilaporkan pada Kantor Catatan Sipil.

 

Bahwa di dalam Surat Pelaporan Perkawinan itu ditulis dengan tegas bahwa Surat Pelaporan Perkawinan bukan merupakan Akta Perkawinan.

 

Kita juga perlu melihat aturan lain yang relevan, yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang ini menempatkan pencatatan peristiwa kependudukan seperti perkawinansebagai hak. Berdasarkan Undang-Undang ini, perkawinan WNI yang dilangsungkan di luar negeri wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan RI. Jika di negara tersebut tidak dikenal pencatatan perkawinan bagi orang asing, maka pencatatan dilakukan Perwakilan RI. Oleh Perwakilan RI, perkawinan itu dicatatkan dalam Register Akta Perkawinan, lalu terbitlah Kutipan Akta Perkawinan. Nah, kalau pasangan tadi sudah kembali ke Indonesia, mereka kudu melapor ke instansi pelaksana di tempat tinggalnya di Indonesia paling lambat 30 hari setelah tiba di Indonesia.

 

Untuk memahami lebih lanjut tata cara pencatatan perkawinan tadi, kami sarankan Anda membaca Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008.

 

Mudah-mudahan jawaban kami bermanfaat. (Mys)

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Bung Pokrol
MITRA : Bung Pokrol
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua