Selasa, 16 Agustus 2016

Apakah Asas Legalitas Hanya Berlaku di Hukum Pidana?

Apakah Asas Legalitas Hanya Berlaku di Hukum Pidana?

Pertanyaan

Apakah Asas Legalitas hanya berlaku dalam Hukum Pidana atau berlaku juga dalam bidang hukum lain, misalnya HTN atau HAN? Kalau berlaku, tolong diberikan referensinya, terima kasih

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Ulasan Lengkap

 

Intisari:

 


Asas Legalitas tidak hanya ada dalam Hukum Pidana, tetapi juga ada dalam Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara.

 

Asas Legalitas disebut dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

 

Sementara, pada HAN dan HTN, Asas Legalitas dinyatakan sebagai berikut:

a.  Hukum Administrasi Negara: pejabat dalam wewenangnya harus melaksanakan keputusan dengan sesuai aturan yang ada;

b.  Hukum Tata Negara: Negara terbentuk dan berdiri dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan aturan yang ada dan dalam pemerintahan tersebut adalah rakyat yang ditunjuk oleh rakyat untuk memimpin.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.



 

Ulasan:

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Dalam Hukum Pidana, Asas Legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi:

“Suatu Perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”

 

Dari pasal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya perbuatan yang disebut dengan tegas oleh peraturan perundangan sebagai kejahatan atau pelanggaran, dapat dikenai hukuman (pidana). Asas ini memberikan jaminan kepada orang untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh alat penegak hukum. Menurut A. Siti Soetami, S.H., dalam bukunya Pengantar Tata Hukum Indonesia, Nullum delictum nulla poena sinepraevia lege poenali, asas ini oleh Anselm Von Feuerbach disebut Asas Legalitas.

 

Sementara, asas legalitas pada Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, mempunyai dasar-dasar yang berbeda. Pertama, pengertian dari Hukum Tata Negara pada buku Jimly Asshiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, yang dalam hal ini Pendapat Ahli yaitu Van Der Pot adalah

“Hukum Tata Negara merupakan aturan dari yang menentukan berat badan yang diperlukan, kewenangan masing-masing lembaga, hubungan antar lembaga dengan satu sama lain, dan hubungan antara tubuh individu dalam suatu Negara.”

 

Sementara, pengertian dari Hukum Administrasi Negara menurut Pendapat Ahli Abdoel Djamali, dalam buku Pengantar Ilmu Hukum karangan Titik Triwulan Tutik   mengatakan,

“Hukum Administrasi Negara ialah peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahan yang menjadi sebab sampai negara itu berfungsi ”

 

Kedua asas Tata Hukum Nasional di atas merupakan tatanan hukum yang menjadi dasar bagi Negara dalam menjalankan pemerintahan yang menjadi salah satu syarat terbentuknya sebuah negara. Menurut Prof. Dr. Mr. Prajudi Atmo Sudirdjo, dalam bukunya Hukum Administrasi Negara, Pemerintah dalam menggunakan wewenang publik wajib mengikuti aturan-aturan Hukum Administrasi Negara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Wewenang tersebut yang menghasilkan sebuah keputusan atau lebih terikat pada 3 (tiga) asas hukum yaitu:

 

1.  Asas Yuridikitas (rechtmatingheid), artinya keputusan pemerintahan maupun administratif tidak boleh melanggar hukum (onrechtmatige overheidsdaad);

2.    Asas Legalitas (wetmatigheid), artinya keputusan harus diambil berdasarkan suatu ketentuan undang-undang;

3.  Asas Diskresi (discretie, freies ermessen), artinya pejabat penguasa tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan “tidak ada peraturannya”. Oleh karena itu, diberi kebebasan untuk mengambil keputusan menurut pendapatnya sendiri asalkan tindak melanggar asas yuridiktas dan asas legalitas tersebut di atas. Ada dua macam diskresi, yaitu “diskresi bebas” apabila undang-undang hanya menentukan batas-batasnya dan “diskresi terikat” jika undang-undang menetapkan beberapa alternatif untuk dipilih salah satu yang oleh pejabat administrasi dianggap paling dekat.

 

Menurut pendapat Ahli Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H. dalam Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Asas-Asas Hukum Tata Negara terutama pada Negara Indonesia adalah

 

1.    Asas Negara Hukum (Asas Legalitas)

Asas Negara Hukum ini merupakan Asas dimana menjadi dasar dan legalitas pada suatu negara. Pemikiran Negara dimulai sejak Plato dengan konsepnya “Penyelenggaraan Negara yang baik adalah didasarkan pada pengaturan hukum yang baik“. Uraian konsep tentang Negara Hukum tersebut ada dua substansi dasar yaitu:

 

a.    Adanya Paham Kontitusi

memiliki makna bahwa pemerintahan berdasarkan atas hukum dasar (konstitusi), tidak berdasarkan kekuasaan belaka;

b.    Sistem Demokrasi atau Kedaulatan Rakyat

secara harfiah identik dengan makna kedaulatan rakyat yang berarti pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut dan serta memerintah (pemerintahan rakyat).

 

2.    Asas Pembagian Kekuasaan

Secara umum, suatu sistem kenegaraan membagi kekuasaan pemerintahan kedalam “trichotomy” yang terdiri dari Eksekutif, Legislative, dan Yudikatif dan biasa disebut dengan trias politika. Asas pembagian kekuasaan yang dianut Indonesia adalah UUD NKRI 1945 pra-amandemen tidak memberikan ketentuan yang tegas tentang pembagian kekuasaan.

 

3.    Asas Negara Pancasila

Pancasila sering disebut dengan Falsafah Negara dan Ideologi Negara. Namun, dalam hal ini Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur Pemerintahan Negara. Atau dengan kata lain Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan Negara. Pancasila dipandang sebagai dasar Negara Indonesia karena didalamnya mengandung 5 (lima) asas yaitu:

 

a.    Asas Ketuhanan Yang Maha Esa

b.    Asas Perikemanusiaan

c.    Asas Kebangsaan

d.    Asas Kedaulatan Rakyat

e.    Asas Keadilan Sosial

 

Dari penjelasan di atas jelas bahwa Asas Legalitas tersebut tidak hanya ada dalam Hukum Pidana, melainkan ada juga dalam Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara, sehingga dapat disimpulkan:

 

a.  Hukum Administrasi Negara yang menyatakan Asas Legalitas tersebut, pejabat dalam wewenangnya harus melaksanakan keputusan dengan sesuai aturan yang ada;

b.  Hukum Tata Negara menyatakan Asas Legalitas tersebut, bahwa Negara terbentuk dan berdiri dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan aturan yang ada dan dalam pemerintahan tersebut adalah rakyat yang ditunjuk oleh rakyat untuk memimpin.

 

Demikian penjelasan yang saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.

 

 

 

Dasar Hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

 

Referensi:

1.    A. Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2005;

2.    Jimly Asshiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007;

3.    Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H., Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010;

4.    Prof. Dr. Mr. Prajudi Atmo Sudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

 

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua