Senin, 08 April 2002

Usaha dagang yang tidak berbadan hukum

Usaha dagang yang tidak berbadan hukum

Pertanyaan

Apakah hukum membenarkan suatu usaha dagang dan jasa tidak berbadan hukum? Jika benar, pada kondisi bagaimana. Jika salah, dasar hukumnya apa, dan harus bagaimana? Bagaimana pula kedudukan usaha dagang dan jasa yang tidak berbadan hukum dalam membuat ikatan kontrak? Siapa yang harus menanggung kewajiban bila terjadi wanprestasi? Sampai sejauh mana?

Ulasan Lengkap

Setiap usaha dagang (‘bisnis') dijalankan melalui suatu ‘kendaraan bisnis', yang disebut ‘perusahaan'. Perusahaan terbagi atas 3 (tiga) jenis: (i) perusahaan perseorangan; (ii) perusahaan perorangan; dan (iii) perusahaan yang berbadan hukum. Pada prinsipnya, tidak ada larangan dalam memilih jenis perusahaan dalam rangka menjalankan bisnis sepanjang tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, dan dengan ketentuan bahwa dalam bisnis(-bisnis) tertentu, seperti halnya usaha bank, maka perusahaan yang untuk menjalankan usaha bank harus berbadan hukum.

Hukum membedakan ketiga jenis perusahaan di atas dengan mendasarkan pada prinsip ‘tanggung jawab kepada pihak ketiga'. Dalam perusahaan perseorangan dan perorangan, tanggung jawab kepada pihak ketiga dibebankan kepada individu-individu yang menjalankan perusahaan yang bersangkutan. Realisasi tanggung jawab tersebut adalah terhadap ‘seluruh kekayaan' individu yang berangkutan. ‘Seluruh harta kekayaan' berarti mencakup ‘kekayaan pribadi' dan ‘kekayaan perusahaan'. Dengan demikian, hukum tidak membedakan pengertian antara keduanya.

Perusahaan perseorangan pada dasarnya dijalankan oleh satu pengusaha. Lain halnya dengan perusahaan perorangan, yang secara umum menurut hukum disebut sebagai ‘persekutuan' yang terbagi atas 3 (tiga), yaitu: (i) persekutuan perdata; (ii) persekutuan dengan firma; dan (iii) persekutuan komanditer. Dalam macam perusahaan ini, pengusaha harus terdiri dari 2 (dua) atau lebih. Mereka harus membuat perjanjian di antara mereka (termasuk tanggung jawab kepada pihak ketiga) dalam rangka menjalankan perusahaan yang mereka dirikan, yang disebut sebagai ‘anggaran dasar'. Di Indonesia, persekutuan perdata diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1618 hingga Pasal 1652. Sedangkan, persekutuan dengan firma dan persekutuan komanditer diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 15 hingga Pasal 35.

Pada prinsipnya, setiap pengusaha (istilah hukumnya: sekutu) yang menjadi pengurus (sekutu-pengurus) berwenang untuk bertindak atas nama persekutuan (termasuk melakukan ikatan kontrak dengan pihak ketiga) sepanjang pengusaha(-pengusaha) lain yang menjadi pengurus pun menyetujui atau mengetahui tindakannya tersebut. Dalam hal demikian:

(i)        Setiap ikatan atau perikatan dengan pihak ketiga akan menjadi tanggung jawab renteng di antara para individu pengusaha tersebut. Menurut hukum, arti ‘tanggung jawab renteng' tetap harus berprinsip pada kepentingan pihak ketiga, dimana pelunasan atau penyelesaian oleh satu individu pengusaha atas pelaksanaan tanggung jawab persekutuan (termasuk wanprestasi) terhadap pihak ketiga akan melunasi tanggung jawab dia pribadi dan individu(-individu) pengusaha lain. Urusan internal antara para pengusaha sehubungan dengan pelunasan atau penyelesaian tersebut bukan ‘urusan pihak ketiga', dan harus telah diatur dalam perjanjian di antara mereka, atau bila tidak telah diatur maka telah diatur menurut hukum secara umum;

(ii)       Bila pengusaha(-pengusaha) lain yang dimaksud di atas tidak menyetujui atau tidak mengetahui tindakan tersebut, maka pengusaha yang bersangkutan lah yang bertanggung jawab secara pribadi atas ikatan kontrak tersebut (termasuk dalam hal wanprestasi); dan

(iii)       Khusus dalam hal persekutuan dengan firma dan persekutuan komanditer dibubarkan, pelunasan kewajiban atau hutang kepada pihak ketiga dilakukan dengan menggunakan kas perusahaan terlebih dahulu, dan bila tidak cukup baru dengan menggunakan kekayaan pribadi sekutu secara tanggung renteng.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Bung Pokrol
MITRA : Bung Pokrol
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua